Rekrutmen Pengawas Sekolah Diminta Lebih Selektif

BANYAK publikasi mengenai supervisi sekolah di Indonesia yang menyatakan bahwa sistem pengangkatan pengawas sekolah menjadi tantangan besar.

Pasalnya, terlihat sistem tersebut kurang berdasarkan kompetensi dan kualifikasi serta cenderung berdasarkan keberpihakan dan pertimbangan politis di tingkat daerah. Sebab itu, rekrutmen pengawas sekolah diharapkan lebih selektif ke depannya.

Demikian benang merah diskusi pendidikan bertajuk 'Pengawas Sekolah Pemeran Penting di Balik Layar Penjaminan Kualitas dan Akuntabilitas Pendidikan' yang digelar Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (3/8).

"Terkadang ada pengawas sekolah yang diangkat tanpa seleksi atau rekrutmen sehingga ada yang tidak mampu menguasai basis mata pelajaran. Juga minimnya pelatihan. Selain itu ada pengawas yang diangkat karena kedekatan dengan tim sukses di daerah," ungkap Pengawas Sekolah SMA Bekasi, Rojali, pada diskusi tersebut.

Menurut dia, kedudukan pengawas sekolah harus memiliki kemampuan yang lebih daripada kedudukan kepala sekolah. Namun, menurut dia, banyak ditemui pengawas sekolah yang dianggap remeh oleh pihak sekolah dan guru. Dikatakan, sebagai pengawas ia membutuhkan banyak pelatihan guna meningkatkan kompetensi dalam bertugas.

Senada, Kepala Sekolah SMAN 1 Bekasi Endang Sri Hartati mengemukakan pihaknya menemui pengawas yang tidak mengetahui tugasnya. "Pengawas sekolah banyak yang tidak dikenal dan ada yang tidak mengetahui tugasnya, terkadang kami hanya diberi form administrasi untuk mengisi pelaporan kegiatan sekolah," kata Endang.

Namun begitu, ia mengakui ada pengawas yang kooperatif dan dapat bekerja sama.

Dewi Oscarina, Kepsek SD Global Jaya, menemukan pengawas yang jarang mengunjungi sekolahnya. "Ketika itu saya cermati kemungkinan pengawas yang bersangkutan kurang pelatihan dan inferior karena berhadapan dengan guru asing di sekolah kami. Namun, sekarang pengawasnya kooperatif dan mau belajar. Nah di sini kita membutuhkan pengawas pembelajar yang terseleksi dan partisipatif," kata Dewi.

Garti Sri Utami, Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Kemendikbud, mengungkapkan, pihaknya telah mempunyai profil pengawas sekolah yang telah mengikuti uji kompetensi pada 2015.

"Kami sudah mempunyai profil pengawas meski baru 82% dari 24 ribu orang yang mengikuti uji kompetensi," ungkapnya.

Dikatakan, pengawas sekolah pada masa Mendikbud Anies Baswedan telah dirancang sebagai jalur karier yang tidak terpisahkan mulai dari guru, wakil kepala sekolah, kepala sekolah, dan menjadi pengawas sekolah.

"Dengan posisi ini pengawas sekolah akan profesional, tidak minder karena terseleksi dengan baik berdasarkan jenjang karier itu," tandasnya.

Sementara itu, Senior Advisor ACDP Totok Amien Soefijanto menegaskan, pengawas sekolah memainkan peranan kunci dalam kerangka penjaminan mutu dan akuntabilitas sistem pendidikan. Pengawas diharapkan dapat berlaku sebagai pengelola pendidikan dan sekaligus pemimpin pedagogis (pembelajaran).

Pengawas sekolah bertugas untuk memastikan bahwa standar pendidikan dilaksanakan dengan cara melakukan inspeksi dan evaluasi serta memberikan nasihat, bimbingan, dan dukungan bagi guru dan kepala sekolah.

Namun begitu, kata dia, sayangnya, sebuah kajian oleh Australia-Indonesia Basic Education Project menemukan, bahwa pengawas memiliki sejumlah kekurangan dalam pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan proses pendidikan, salah satu yang utama ialah pembelajaran murid.

Survei yang dilakukan ACDP pada pengawas dan kepala sekolah pada 2013 menjadi dasar yang menunjukkan bahwa pengawas belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan pembelajaran. Survei tersebut menilai pengawas melalui penilaian diri sendiri dan penilaian oleh guru dan kepala sekolah berdasarkan sejumlah kompetensi seperti kepribadian, sosial, kemampuan manajerial, dan akademik. (OL-5)