Turki Hargai Sikap Indonesia

SIKAP pemerintah Indonesia yang menolak permintaan pemerintah Turki untuk menutup sekolah yang terkait kelompok Fethullah Gulen diyakini tidak akan memenga-ruhi hubungan kedua negara. Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi meyakini bahwa Turki menghargai sikap Indonesia tersebut. “Indonesia selalu menghormati hukum dan kedaulatan negara lain. Oleh karena itu, Indonesia juga meminta negara lain untuk menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia,” kata Retno, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Kedutaan Besar Turki untuk Indonesia menuding ada sembilan sekolah di Indonesia yang terkait kelompok Fethullah Gulen, musuh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan dituduh sebagai dalang kudeta yang gagal, 15 Juli lalu.

Retno menegaskan, sembilan sekolah yang diminta ditutup tersebut selama ini tidak melanggar aturan atau hukum apa pun di Indonesia. Setelah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pengecekan terhadap data yang dimiliki Kemenlu, kesembilan sekolah tersebut juga tidak memiliki kerja sama dengan Organisasi Te-roris Fethullah (FETO).

“Jadi tidak ada masalah sama sekali. Sekolah yang ada akan terus berjalan, Mendikbud sudah kunjungi sekolah tersebut,” kata Retno.

Terpisah, Mendikbud Muhadjir Effendy memastikan pemerintah tidak akan memenuhi permintaan pemerintah Turki untuk menutup sekolah yang disebut terkait dengan FETO.

Muhadjir mengakui, sampai pada 2015, sekolah-sekolah itu masih bekerja sama dengan organisasi Fethullah Gulen, yang belakangan dituduh terlibat upaya kudeta terhadap pemerintahan Recep Tayyip Erdogan di Turki.

Namun, saat ini kerja sama sudah selesai dan sekolah-sekolah itu sudah berdiri dengan yayasan sendiri. Ia juga memastikan hubungan ke-sembilan sekolah itu dengan FETO tak lantas membuatnya mengajarkan hal yang salah, apalagi yang terkait dengan terorisme.

“Pihak sekolah sangat marah dituduh sarang teroris. Konyol sekali itu tuduhan-tuduhan. Tak ada sama sekali tanda-tanda kekerasan, tanda-tanda teror di sana,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani menegaskan permintaan Turki untuk menutup sejumlah lembaga pendidikan di Indonesia ini merupakan bentuk campur tangan terhadap urusan dalam negeri Indonesia. Dengan tegas, Muzani mengatakan, permintaan itu harus ditolak karena Ankara harus menghargai negara lain.

Belajar normal
Salah satu sekolah yang beroperasi di Indonesia, yakni Sekolah Pribadi Bilingual Boarding School Depok akhirnya membatalkan rencana­nya mendatangi Kedutaan Besar (Kedubes) Turki di Jakarta karena sikap resmi dari pemerintah Indonesia yang dengan tegas menolak permintaan pemerintah Turki tersebut.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Yenbu Indonesia (YYI), Aip Syarifuddin mengatakan, pihaknya merasa keberatan dituding terkait dengan kudeta di Turki yang disponsori Fethullah Gullen. Bahkan sampai meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menutup sekolahnya. “Kami sudah berniat mempertanyakan hal tersebut ke Kedubes Turki di Jakarta,“ katanya.

Kegiatan belajar di Sekolah Pribadi Bilingual Boarding School Depok, kemarin, sudah normal. Ditegaskan Aip, Pribadi Bilingual Boarding School tidak ada kaitannya dengan pemerintah Turki. Yang ada keterkaitan antara Yayasan Yenbu dan yayasan PASIAD.

Namun, kerja sama berakhir pada November 2015. “Se­pengetahuan kami, yayasan itu bergerak di bidang pendidikan.” (AU/KG/H-1)