Cukai Rokok Harus Dinaikkan untuk Menutupi Defisit BPJS

SEBANYAK 70% pasien BPJS adalah perokok. Mereka adalah pasien yang mengidap penyakit tidak menular seperti ginjal, jantung, stroke, kanker, dan diabetes milletus.

Untuk menekan jumlah pasien penderita penyakit tidak menular, pemerintah harus menaiklan harga cukai rokok dan rokok hingga 300%.

"Saat ini, harga rokok di Indonesia sangat murah..Cuma Rp12 ribu per bungkus. Orang-orang miskin masih mampu membeli. Bahkan mereka lebih senang membeli rokok daripada makanan bergizi seperti telur atau tempe," ujar Hasbullah Thabrany, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI dalam acara kongres Indonesian Health Economics Association (Ina HEA) ke-3 yang diselenggarakan di Yogyakarta, Kamis (28/7) malam.

"Padahal banyak pemegang kartu BPJS perokok dan tidak tertib membayar iuran bulanan. Kalau harga rokok mahal, orang miskin tidak mampu membeli rokok tetapi mereka bisa mengalihkan uang mereka untuk membayar BPJS," imbuh Hasbullah.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo harus berani menaikkan pajak rokok termasuk harga rokok untuk menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia.

"Memang ada kendala, biasanya masalah politik. Tapi kalau tidak demikian, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan terus terbebani. Mulai dari pelayanan, defisit anggaran, dan sebagainya" tambahnya.

Sebetulnya, gambaran JKN saat ini memasuki tahun ketiga masih akan mengalami defisit hingga Rp9 triliun. Demikian juga dengan mutu layanan JKN masih inferior.

Dari hasil riset yang dilakukan selama ini, akar permasalahannya pada besarnya iuran. Bayaran ke fasilitaa kesehatan belum memenuhi nilai keekonomian. Oleh sebab itu, tidak banyak rumah sakit swasta tertarik.

Pada kesempatan yang sama, Laksono Trismantoro, selaku ketua kongres, menambahkan akibat tidak seimbangnya fasilitas kesehatan dan SDM kesehatan antardaerah maka memicu meningkatnya ketidakadilan.

"Untuk menghapus ketidakadilan itu memang pemerintah harus menaikan anggaran untuk JKN. Masih butuh sekitar Rp70 triliun untuk satu tahun. Tapi uang itu tidak menyelesaikan masalah," tambah Laksono.

Agar program JKN bisa berkelanjutan, harus ada sistem yang baik dan berkesinambungan.

"Potensi untuk.menutup defisit bisa diambil dari cukai pita rokok. Kalau harga rokok dan cukainya tinggi bisa untuk menutup defisit" tegasnya.

Pada bagian lain, Dewi Aryani dari Litbang BPJS menambahkan perjalanan BPJS sebagai bagian dalam program JKN terus akan disempurnakan.

"Kalau dahulu orang takut berobat karena tidak punya uang, kini akses itu terbuka. Maka banyak pasien kini harus sabar meunggu. Tapi nantinya akan terus kami perbaiki layanannya," ujar Dewi. (OL-3)