Menteri LHK Batalkan Kerja Sama

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya membatalkan kerja sama Kementerian LHK dengan PT Gemilang Cipta Nusantara (bagian dari APRIL Group) setelah menemukan berbagai indikasi penyimpangan.

Perjanjian kerja sama antara perusahaan dan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, yang dilakukan di Jakarta pada 29 Juni 2016, dianggap tidak sesuai dengan proses.

Akibatnya, keputusan membatalkan perjanjian itu dibuat langsung Siti setelah menemukan adanya klaim sepihak dari pihak APRIL yang dapat menyesatkan publik tentang kolaborasi antara pemerintah dan PT Gemilang Cipta Nusantara dalam hal pengelolaan Taman Nasional Zamrud (TNZ).

Klaim dalam bentuk siaran pers itu keluar pada hari yang sama saat TNZ resmi dinyatakan sebagai taman nasional ke-52 di Indonesia, yang ditandatangani Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jumat (22/7), saat menghadiri peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2016 tingkat nasional di Siak, Riau.

“Surat resmi pembatalan perjanjian kerja sama kami keluarkan pada Senin (25/7). Perjanjian tersebut tidak konsisten dengan aspek-aspek legalitas tertentu dan mengandung banyak penyimpangan,” ungkap Sekjen Kementerian LHK Bambang Hendroyono, kemarin.

Menteri LHK telah memerintahkan diadakan penyelidikan menyeluruh pada internal kementerian yang terlibat dalam masalah itu. Jika ditemukan ada aturan atau prosedur yang dilanggar, sanksi akan dikenakan dengan aturan yang berlaku.

Bambang mengingatkan perusahaan untuk tidak melanggar prosedur saat ingin bekerja sama dengan pemerintah, misal mengklaim kawasan konservasi dan hutan lindung sebagai bagian dari kepentingan bisnis mereka.

Sebelumnya, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian LHK Tachrir Fathoni, saat dihubungi secara terpisah, menyatakan tidak ada pengelolaan konservasi yang dijalankan swasta.

“Kalau ada kerja sama, itu lebih bersifat capacity building dan penguatan sarana prasarana, bukan pengelolaan penuh,” ucap Tachrir.(Ric/H-1)