Hindari Calo saat Daftar BPJS Kesehatan

MASYARAKAT diimbau untuk tidak memercayakan pendaftaran program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada pihak ketiga. Beredarnya kartu palsu BPJS Kesehatan di Jawa Barat sangat disesalkan dan pelakunya harus ditindak tegas.

“Jangan pernah mendaftarkan diri, mengurus, dan mendapatkan kartu dari pihak ketiga. Kalaupun ada yang mau membantu, masyarakat bisa mengecek, baik di aplikasi BPJS, situs/web, maupun call center 1500400,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, kemarin.

Ia mengaku geram dengan adanya oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk memperdaya rakyat dan menggunakan nama institusi relawan. Fahmi menjelaskan negara akan dirugikan bila kartu BPJS Kesehatan palsu tersebut, misalnya, dapat digunakan.

Meski demikian, kata Fahmi, pihak BPJS Kesehatan memiliki sistem master file untuk mengecek identitas peserta. “Mungkin di kartu palsu ada nama dan NIP/NIK-nya, tetapi setelah kami masukkan ke master file, pasti tidak akan muncul datanya.”

Demikian juga saat dicek ke puskesmas, ujarnya, tidak akan muncul nomor kepesertaannya. Asuransi Credit Protections (ACP) akan keluar namanya bila orang yang bersangkutan terdaftar dan yang terdaftar pun, bila tidak membayar iuran, akan menjadi nonaktif.

Fahmi mengakui saat ini pihaknya kesulitan mendeteksi seberapa banyak kartu dipalsukan. Hal tersebut baru diketahui setelah pasien mencoba menggunakannya dan gagal.

Kasus beredarnya kartu BPJS Kesehatan palsu di Jawa Barat dalam beberapa pekan terakhir sudah ditangani pihak kepolisian. Polres Cimahi, kemarin, menyatakan telah menahan Ana Sumarna, 42, tersangka pembuat kartu BPJS Kesehatan palsu kepada sekitar 230 warga Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Ana yang tercatat sebagai warga Kota Cimahi sudah mengaku kepada polisi bahwa dia telah mencetak ratusan kartu BPJS Kesehatan palsu sejak Juli 2015 sampai sekarang. “Pengakuan tersangka, awalnya ia menyampaikan ke warga bahwa dirinya dapat mengurus kartu BPJS seumur hidup hanya dengan membayar Rp100 ribu dan warga tidak perlu lagi membayar iuran bulanan,” kata Kapolres Cimahi AKB Ade Ary Syam Indradi.

Dari situ, warga yang tertarik diminta menyerahkan persyaratan fotokopi KTP, KK, foto diri, dan uang Rp 100 ribu. Selanjutnya tersangka mendaftarkan calon peserta tersebut melalui laman BPJS Kesehatan resmi, tapi tak semua tahapan dilalui. “Untuk meyakinkan warga yang sudah mendaftar, tersangka mencetak kartu BPJS sendiri melalui file blangko kartu BPJS kosong yang dapat diubah nama sesuai keinginan dengan menggunakan nomor peserta acak yang tidak sesuai dengan BPJS Kesehatan resmi,” ungkap Ade.

Tindak tegas
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta masyarakat tidak resah terkait pene-muan kartu BPJS Kesehatan palsu di Kabupaten Bandung Barat. Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan, juga meminta aparat kepolisian dan dinas kesehatan menindak tegas pelakunya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Alma Lucyati mengatakan sudah berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten. Apabila korban termasuk keluarga KS1 atau PRA KS, akan diupayakan untuk masuk integrasi data Jamkesda ke BPJS. “Kebetulan September ini akan ada prog-ram mutasi data,” kata Alma.

Masyarakat pun diminta tak mudah percaya dengan orang yang menjanjikan kartu BPJS berbiaya murah, bayar sekali, dan tanpa iuran bulanan. (AD/EM/H-1).

fetry@mediaindonesia.com