Pengawasan Peredaran Vaksin dan Obat Oleh Pemerintah Masih Lemah

MASIFNYA persebaran vaksin palsu membuktikan betapa lemahnya pengawasan vaksin dan obat di Indonesia. Praktik pembuatan dan distribusi vaksin ini tentu merupakan kejahatan kemanusiaan dimana anak-anak kehilangan kesempatan memiliki daya tahan tubuh terhadap sejumlah penyakit.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyebutkan bahwa vaksi palsu merupakan bagian kecil dari masalah obat palsu di Indonesia yang nyaris tidak tersentuh.

"Seperti pada kasus vaksin palsu, negara hanya menyentuh hilirnya saja padahal ada hulu," ungkapnya dalam diskusi Darurat Farmasi: Melawan Kepalsuan Farmasi dan Obat, Jakarta Selatan, Minggu (24/7).

Menurutnya, maraknya pemalsuan obat-obatan di Indonesia disebabkan oleh masih mahalnya harga tersebut sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat beralih pada pengobatan alternatif. Tulus menggaris bawahi tiga hal yang harus menjadi perhatian.

Pertama ialah lemahnya pengawasan terhadap vaksin maupun obat paksu. Terutama pada masalah pengelolaan limbah di rumah sakit (RS) yang hingga kini masih menjadi masalah besar diberbagai RS. Ia mengungkapkan, salah satu munculnya vaksin palsu diakibatkan oleh limbah-limbah RS.

"Ini tanggung jawab pemerintah dan pemda (pemerintah daerah). Harusnya dihancurkan, pemda termasuk industri farmasi harus turun tangan, menarik obat-obat itu untuk dihancurkan sehingga tidak ada limbah RS yang didaur ulang dan dimanfaatkan oleh oknum," imbuhnya.

Kedua, tidak berfugsinya badan pengawas RS. Pasalnya institusi ini tidak mendapatkan anggaran yang mencukupi padahal instirusi badan pengawas RS merupakan mandat UU. Apabila berfungsi, institusi ini harusnya menjadi pengawas bagi RS swasta maupun pemerintah sehingga dapat dapat mengawasi dan mengantisipasi praktik-praktik, baik yang bersifat oknum maunpun korporasi.

Terakhir, vaksin yang dipalsukan merupakan vaksin impor dengan harga cukup mahal. Kebutuhan vaksin tinggi namun suplai dalam negeri kurang. "Padahal ada bio farma yang notabennya adalah industri farmasi, tapi kenapa masih impor? Harus dilarang adanya impor vaksin," pungkasnya.

Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesian(YPKKI) Marius Widjajarta mengungkapkan bahwa praktik obat palsu telah berlangsunh sejak lama. Di tahun 2000 misalnya, pihaknya menemukan adanya peredaran obat palsu mulai dari minyak tawon hingga obat injeksi.

Ia menilai, maraknya peredaran obat dan vaksin palsu ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan pemerintah, dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menurutnya, BPOM cenderung melakukan pengawasan dari hilir saja namun kurang berfokus pada hulu.

"Ada kecenderungan BPOM hanya hilirnya, hanya public warning. Data dinamika logistik yang harus diisi oleh produsen dan konsumen harus ada laporannya, harus ada monitoring obat. Itu hulunya," ungkapnya saat dihubungi, Kemarin. (OL-2)