Tantangan Digitalisasi dan Konten Berkualitas Jadi Tantangan dalam Kemerdekaan Pers

SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres mengungkapkan nasib kebebasan pers di ujung tanduk. Padahal, menurutnya demokrasi dan kebebasan umat manusia bergantung pada pers.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, saat ini perusahaan pers tengah berhadapan dengan dominasi platform digital global dalam distribusi konten. Hal ini dikatakan menjadi tantangan besar yang harus dapat dilalui.

"Sungguh merupakan tantangan besar untuk menjaga kemerdekaan pers, manakala banyak perusahaan pers justru dependent dan tidak berdaya berhadapan dengan platform digital," ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (3/5).

Baca juga : Kebebasan Pers di Seluruh Dunia Menurun, Jurnalis kerap Menjadi Sasaran Kekerasan

Lebih lanjut, digitalisasi yang sedemikian masif, menurut Ninik juga masih menjadi tantangan yang dapat melumpuhkan jurnalisme berkualitas. Pasalnya bagi media siber kebanyakan, jurnalisme berkualitas masih menjadi pekerjaan rumah.

"Maka, media siber harus menahan diri untuk tidak terjebak pada klikbait atau terseret arus pasar yang menggadaikan kualitas demi menambah pendapatan yang dikonversi dari jumlah klik," tegas Ninik.

Baca juga : Kebebasan Pers Tengah Diserang

Dalam hal ini, dia menekankan, independensi adalah kunci, termasuk independen dari dominasi platform digital yang menilai jumlah klik lebih berharga untuk dikonversi sebagai penghasilan ketimbang akurasi.

Menurutnya, kemerdekaan pers bukan hanya menghendaki situasi terbebasnya wartawan dan perusahaan pers dari kekerasan dan ancaman kekerasan. Kemerdekaan pers juga harus dimaknai terpenuhinya situasi independensi dan kemandirian perusahaan pers agar tetap mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas.

"Jurnalisme berkualitas dan kemerdekaan pers menghadapi tantangan yang luar biasa. Terganggunya kemerdekaan pers, akan memperlamban bahkan mematikan demokrasi. Oleh karena itu multistakehoders harus terlibat. Tidak hanya jurnalis dan perusahaan media, tetapi juga pemerintah, unsur swasta, bahkan individu-individu yang harus ikut membangun ekosistem kemerdekaan pers," tandasnya. (Z-5)