Perpeloncoan masih Terjadi

INDIKASI perpeloncoan masih ditemukan saat Masa Pengenalan Lingkungan Siswa (MPLS) 2016 di beberapa sekolah di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Temuan itu antara lain ada di SMAN 2 Temanggung, SMA Pringsurat, SMA Ganesha, dan SMP 1 Tembarak. Di beberapa sekolah itu, siswa baru diberi tugas tidak wajar yang menyulitkan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung, Ujiono, mengetahui adanya tugas tidak wajar itu saat melakukan pemantauan di sekolah-sekolah yang menyelenggarakan MPLS yang merupakan pengganti masa orientasi siswa (MOS).

Di SMAN 2, siswa baru diberi tugas merangkum headline news. Mereka lalu memasangkannya di bagian dada. SMA Pringsurat juga melakukan hal serupa, yakni menugasi siswa agar menuliskan identitas di kertas lalu mengalungkannya di leher hingga menutup dada.

"Semua sekolah itu langsung kami tegur. Beberapa sekolah langsung menghentikan kegiatan dan tugas tak wajar itu. Mestinya memang sudah tidak ada perpeloncoan karena sebelumnya sekolah sudah kami beri tahu," ujar Ujiono.

Kekerasan berkurang
Posko Pengaduan Kemendikbud telah menerima 155 laporan saat MPLS. Program pengganti MOS itu dinilai berhasil mengurangi tingkat kekerasan siswa yang biasa terjadi pada tahun sebelumnya.

"Saya bersyukur, alhamdulillah hingga saat ini MPLS berjalan lancar dan aman, tidak ada kejadian ekstrem seperti kekerasan di masa lalu, misalnya cedera, luka, bahkan ada yang, meninggal," ungkap Irjen Kemendikbud, Daryanto, kepada Media Indonesia, kemarin (Kamis, 21/7).

Posko menerima 155 laporan tentang pelanggaran MPLS. Semuanya seputar hal yang relatif bisa cepat diatasi atau minor. Daryanto menegaskan kondisi itu membuktikan Permendikbud No 18 Tahun 2016 tentang MPLS cukup berhasil dan efektif.

Saat ditanya bentuk laporan pengaduan MPLS, Daryanto mencontohkan, siswa ditugasi membawa balon gas, membawa tanaman, dan membuat name tag berukuran tidak wajar, yang setiap hari warnanya ganti. Ada juga siswa yang dipaksa hadir terlalu pagi, mulai pukul 05.00 wib.

"Jadi, intinya masih ada tugas-tugas yang memberatkan siswa dan sekolah itu masih terlalu bertumpu atau melibatkan siswa senior. Seharusnya gurulah yang menangani," ungkap Daryanto yang juga langsung memantau sejumlah sekolah di Tangerang dan Karawang.

Di lain hal, saat rapat kerja Mendikbud Anies Baswedan dengan Komisi X di DPR, kemarin, DPR mengapresiasi pelaksanaan MPLS yang dipandang telah menekan kekerasan.

Esti Wijayanti, anggota Komisi X dari Dapil Yogyakarta, mengatakan, MPLS di Yogyakarta berlangsung dengan antusiasme masyarakat dan terbukti mengurangi kekerasan. Menurutnya, biasanya hari pertama sekolah sudah ada laporan kekerasan yang masuk dari sekolah, tapi kali ini jauh berkurang.

Anies menjelaskan, terobosan ini dilakukan untuk menghentikan kebiasaan di awal tahun ajaran baru. "Bagi kami angka statistik kekerasan tidak penting karena satu kekerasan saja tidak bisa diterima," tegasnya.

Pada kesempatan sama, Ceu Popong Djunjunan juga turut mengapresiasi itu. "Saya apresiasi MOS yang menjadi MPLS, bahkan orangtua diimbau mengantar anak sekolah," ujarnya.(Bay/H-2)