Sosialisasi Akreditasi Pekan Depan

ASOSIASI Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi) bersama Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) akan melakukan sosialisasi mengenai tata cara akreditasi mulai pekan depan. Hal itu guna mempercepat pro­ses akreditasi, khususnya di lingkungan perguruan tinggi swasta (PTS).

Pasalnya, dari total 4.300 PTS yang ada di Indonesia, masih ada lebih dari 3.000 yang belum terakreditasi baik secara institusi maupun program studi. Padahal, pemerintah menargetkan pada 2019 semua perguruan tinggi negeri maupun swasta sudah terakreditasi.

“Kecenderungannya, PTS banyak yang menunda-nunda. Kalau sudah di ujung, baru berbondong-bondong ajukan akreditasi,” ujar Ketua Aptisi Budi Djatmiko saat dihubungi, kemarin.

Menurutnya, ada tiga persoalan utama lambatnya akreditasi di PTS. Pertama, tidak sedikit PTS yang belum mengembalikan formulir ke lembaga akreditasi BAN-PT. Kedua, anggaran terbatas sehingga belum mampu mengakomodasi pengajuan akreditasi dari banyak PTS.

Terakhir, ada 243 PTS yang dinonaktifkan pemerintah karena dianggap bermasalah. Beberapa di antaranya masih berstatus pembinaan dan diberikan waktu untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sebelum kembali mengajukan akreditasi.

“Kami sudah koordinasi dengan kementerian dan BAN-PT. Setelah sosialisasi, proses akreditasi diharapkan bisa lebih cepat karena target kami tahun ini 500 PTS sudah terakreditasi,” tutur dia.

Namun demikian, ungkap Budi, upaya pemerintah untuk mempercepat proses akreditasi harus diimbangi dengan peningkatan anggaran yang sesuai. Terlebih jika ingin mencapai target, khususnya akreditasi PTS sebelum akhir 2019.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan anggaran yang mencapai Rp200 miliar, tahun ini pemerintah hanya menggelontorkan dana sebesar Rp50 miliar untuk akreditasi. Jumlah itu untuk pembiayaan akreditasi 980 institusi perguruan tinggi dan 3.800 program studi.

Siap melayani
Kepala BAN-PT Mansyur Ramli mengungkapkan saat ini baru sekitar 108 perguruan tinggi dan 1.738 program studi yang mengajukan akreditasi. Dengan begitu, masih banyak anggaran tersisa yang bisa dimanfaatkan untuk meng­akreditasi lebih banyak PTN maupun PTS.

“Kami standby saja. Kalau ada yang mengajukan, kami akan langsung proses. Tapi kami minta perguruan tinggi bisa masukkan barang secepatnya supaya bisa diproses tahun ini juga,” tutur dia.

Apalagi, lanjut Mansyur, perguruan tinggi yang ingin mengajukan akreditasi tidak perlu memikirkan masalah biaya karena ditanggung pemerintah melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Berbeda dengan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM PT-Kes) yang dikelola secara independen.

“Sekarang baru LAM PT Kes saja, tapi nantinya akan muncul LAM yang lain sehingga bisa membantu kami dalam proses akreditasi,” tandasnya. (H-2)

puput.mutiara@mediaindonesia.com