Kemendikbud Bantah Kekosongan Guru SD di Merauke

DIRJEN Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata menyatakan tidak ada kekosongan atau kevakuman guru dalam proses belajar mengajar tingkat sekolah dasar (SD) di Merauke, Papua.

"Menindaklanjuti informasi atau berita tentang kekosongan guru di Merauke, saya barusan telah berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke Yohanis Samkakai. Beliau mengatakan tidak benar ada kekosongan guru yang mengajar di SD. Yang terjadi adalah sekolah kekurangan guru karena sebagian dari mereka melanjutkan pendidikan S1 di Kota Merauke," paparnya menjawab Media Indonesia, Rabu (20/7) malam.

Pranata--panggilan akrab Sumarna Surapranata--menanggapi hal tersebut terkait mencuat pemberitaan yang menyebutkan adanya kekosongan guru SD di Merauke.

Jadi, lanjut dia, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Merauke telah membantah dengan tegas hal itu. Dikatakan, dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang S1, para guru melaksanakannya melalui program Penggalian Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) atau Recogniton of Prior Learning (RPL) sesuai dengan Permendikbud Nomor 58 Tahun 2009 yaitu pemotongan Satuan Kredit Semester (SKS) yang harus ditempuh karena adanya pengakuan kinerja dan pengalaman.

"Bagi guru yang melanjutkan pendidikan ke S1 hanya berkewajiban melaksanakan 33% dari SKS yang harus ditempuh. Jadi, pendidikan S1 dapat dilaksanakan secara singkat. Guru tidak diperkenankan meninggalkan tempat mengajar ketika mereka melanjutkan pendidikan dan harus seizin dinas pendidikan setempat," ungkap Pranata.

Adapun pendidikan S1 tersebut dilaksanakan secara tatap muka maupun jarak jauh, misalnya melalui Universitas Terbuka (UT).

Dijelaskan, guru-guru di Merauke melanjutkan pendidikan jenjang S1 ke dalam empat kelompok yaitu pertama ke Universitas Cendrawasih yang programnya dilaksanakan di Kota Merauke, kedua ke Univeristas Terbuka, ketiga ke Universitas Musamus di Merauke, dan keempat melalui Kelompok Kerja. Mekanismenya tetap menggunakan PPKHB.

Pranata menambahkan bahwa Dinas Pendidikan dan Pengajaran Merauke mengangkat guru kontrak 199 orang untuk SD dan 25 orang untuk SMP yang ditempatkan di wilayah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T).

Guna meningkatkan kualitas guru di wilayah 3 T khususnya di Merauke, menurut Pranata, pemerintah melalui Ditjen GTK Kemendikbud memberikan beasiswa kepada guru-guru yang melanjutkan jenjang S1 di Kabupaten Merauke. "Tahun ini beasiswa akan diberikan untuk 1000 orang," pungkasnya. (OL-5)