PTS Diminta Segera Ajukan Akreditasi

BADAN Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) meminta perguruan tinggi swasta (PTS) melakukan akreditasi sehingga dalam beroperasi tidak hanya mengandalkan izin dari pemerintah, dalam hal ini Kemenristek dan Dikti. Tingkat akreditasi akan berdampak langsung pada mutu pengelolaan pendidikan di PTS.

Di akhir 2019, pemerintah menargetkan seluruh PT di Indonesia telah terakreditasi. Pada kenyataannya, hingga saat ini masih ada lebih dari 3.000 PTS yang belum terakreditasi baik secara institusi maupun program studi.

“BAN-PT mengimbau seluruh PTS yang belum dan ingin mendapatkan akreditasi untuk segera memasukkan formulir pengajuan sebelum Oktober 2016 ini,” ujar Kepala BAN-PT Mansyur Ramli di Jakarta, kemarin.

Menurut Mansyur, kebijakan pemerintah dengan memberikan kelonggaran proses akreditasi sampai 2019 seharusnya dimanfaatkan PTS. Jangan sampai PTS mengabaikan salah satu indikator mutu pendidikan tinggi.

Sejak awal 2016, ungkap Mansyur, baru ada sekitar 108 perguruan tinggi yang mengajukan akreditasi. Padahal, total anggaran akreditasi yang disediakan pemerintah sekitar Rp200 miliar dan BAN-PT menargetkan bisa memproses akreditasi sebanyak 980 perguruan tinggi termasuk PTS.

“Sampai minggu depan ada 20 PTS yang akan kami proses akreditasi mereka secara kelembagaan. Kalau untuk program studi, tahun ini sudah ada 1.738 dari target 3.800 prodi,” paparnya.

Dalam proses akreditasi, diakui Mansyur, BAN-PT tidak mengalami banyak kendala. Hanya, dari sisi sumber daya manusia, tim asesor yang notabene berasal dari kalangan dosen kerap sulit membagi waktu lantaran kesibukan di PT masing-masing.

PT yang belum mengajukan akreditasi umumnya enggan karena takut mendapatkan nilai rendah. Padahal, terangnya, PT hanya perlu memenuhi standar seperti visi-misi dan renstra, kepemimpinan dan tata kelola, administrasi dosen dan mahasiswa lulusan, penelitian, serta pengabdian masyarakat, kerja sama, dan finansial.

“Akreditasi di BAN-PT gratis, PTS tidak perlu memikirkan biaya, kecuali untuk akreditasi program studi kesehatan di LAM-PTKes (Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan) itu bayar,” tandasnya.

Moratorium
Saat ditemui terpisah, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek dan Dikti Intan Ahmad menjelaskan maksud percepatan akreditasi supaya PTS yang terdaftar nantinya mendapat jaminan mutu terhadap pelaksanaan pendidikan tinggi.

“Tahun depan kita akan moratorium izin pendirian perguruan tinggi dan program studi akademik. Jadi, harus ada cara supaya proses akreditasi bagi yang belum selesai dan tidak tertunda lagi,” ucapnya.

Menurut Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah XIV Festus Simbiak, dari total 60 PTS yang ada di Papua dan Papua Barat, terjadi penambahan jumlah PTS yang terakreditasi yaitu sebanyak 12 PTS pada 2016.

“Kalau pemerintah mau moratorium, kami di Papua minta diberikan dosen dengan nomor induk dosen khusus (NIDK) satu atau dua. Sisanya akan ditanggung yayasan, jadi yang belum mengajukan akreditasi bisa memenuhi persyaratannya,” pungkas Festus. (H-1)

puput.mutiara@mediaindonesia.com