Pemerintah Diminta tidak Terlambat Urus Visa Haji

WAKIL ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis berharap pemerintah tidak terlambat mengurus visa jemaah haji 2016 sebagai salah satu syarat agar mereka dapat berangkat ke Tanah Suci.

Iskan menegaskan Komisi VIII akan terus memastikan Kementerian Agama (Kemenag) mampu mengatur persoalan visa tanpa permasalahan.

Selanjutnya, Komisi VIII telah menyetujui pemberian biaya verifikasi kepada Kemenag dari tingkat kabupaten dan kota hingga pusat.

"Untuk biaya pelaksanaan verifikasi sudah disetujui Komisi VIII. Dengan adanya suntikan dana itu, kami berharap tidak ada permasalahan terkait urusan visa," ujar Iskan lewat keterangan pers, Selasa (19/7).

Salah satu persoalan utama yang perlu diantisipasi, ujar Iskan, adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi dengan Pemerintah Indonesia.

Pada 2015, kuota haji adalah 168.800 jemaah. Padahal sebelumnya adalah sekitar 210.000 jemaah Indonesia. Pengurangan itu terjadi karena adanya perbaikan di kompleks Masjidil Haram di Makkah.

"Jangan sampai ketidaktertiban seperti tahun kemarin terjadi lagi. Oleh karena itu, perlu evaluasi dalam memperbaiki komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi. Perlu pula memantau tahap-tahap secara baik mengingat kewenangan mengeluarkan visa ada di pihak Arab Saudi," ucap anggota DPR dari Fraksi PKS itu.

Jika terjadi komunikasi dan koordinasi yang lancar dengan Pemerintahan Arab Saudi, urusan penerbitan visa akan berjalan cepat dan lancar.

"Apalagi sudah adanya kemudahan dalam pengurusan visa oleh pemerintah Arab Saudi melalui sistem online," tutup Iskan.

Pada 2015, beberapa warga Indonesia meninggal dunia di kompleks Masjidil Haram akibat tertimpa crane besar yang sedang dipakai untuk perluasan fasilitas di Masjidil Haram. Pada saat itu pemerintah Saudi berjanji akan memberikan kompensasi. (Ant/OL-3)