Humas Pemerintah Saling Koordinasi Tangkal Isu Negatif

SEGALA bentuk informasi negatif yang ditujukan pada kinerja pemerintah harus direspons positif dan perlu diantisipasi semaksimal mungkin agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan komprehensif dari pemerintah.

Untuk itu, tenaga humas di kementerian dan lembaga perlu berkoordinasi satu sama lain sehingga informasi negatif tidak cepat menyebar di kalangan masyarakat.

Hal itu disampaikan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Rosarita Niken Widiastuti pada acara halalbihalal di Kantor Kemenkominfo, kemarin (Senin, 18/7).

Niken menerangkan akhir-akhir ini banyak informasi dan sejumlah isu yang beredar di masyarakat, seperti pemberitaan seputar Undang-Undang Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak dan arus mudik Lebaran di gerbang tol Brebes Timur (Brexit).

Menurut Niken, bila ada informasi negatif atas pemerintah, bukan satu kementerian atau lembaga saja yang harus merespons, melainkan seluruh kementerian dan lembaga terkait harus ikut berkoordinasi.

"Misalnya terkait masalah Brexit, kemacetam arus mudik di Brebes Timur. Permasa-lahannya tidak hanya ada di Kementerian Perhubungan, tapi juga melibatkan kementerian dan lembaga lain. Peran Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah) untuk bersinergi dibutuhkan agar informasi yang valid bisa sampai ke masyarakat," tambah Niken.

Anggota Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana yang turut hadir pada acara itu menyampaikan seluruh pegawai humas pemerintahan di seluruh kementerian dan lembaga berkoordinasi untuk mengatasi segala isu terkait dengan kebijakan pemerintah.

"Tantangan yang kita hadapi kini semakin berat. Kecepatan berbagai informasi hadir secara bersamaan, dapatkan informasi yang meluber. Dalam realisasinya, perlu perjuangan dan ikhtiar secara bersama-sama. Jangan hanya reaktif, tetapi perlu juga antisipatif," pungkas Ari.(Adi/S-4)