Perbaiki Tata Kelola Farmasi

TERKUAKNYA kasus vaksin palsu harus dijadikan momentum memperbaiki tata kelola industri farmasi nasional. Perbaikan tersebut bertujuan mewujudkan pelayanan yang baik dan benar bagi masyarakat.

"Perlu kehati-hatian dalam memperbaiki tata kelola kesehatan, termasuk di dalamnya vaksin. Tujuan kita agar seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik," kata Presiden Joko Widodo saat meninjau vaksinasi ulang di Puskesmas Ciracas, Jakarta Timur, kemarin.

Kedatangan Presiden ke salah satu lokasi vaksinasi ulang terhadap 40 pasien itu bertujuan melihat langsung dan memastikan masyarakat mendapat informasi yang benar terkait dengan kasus peredaran vaksin palsu dan solusinya.

Saat meninjau, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Ari Dono.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk tetap tenang menunggu tuntasnya penyelidikan kasus tersebut hingga semuanya benar-benar terdata.

Ia juga memerintahkan kepada polisi melalui Bareskrim Mabes Polri untuk mengusut tuntas penyebaran vaksin palsu di tengah masyarakat serta menangkap para pelaku. Setelah meninjau vaksinasi ulang, Jokowi melihat pelayanan kesehatan di Puskesmas Ciracas.

Para ibu dan anak terlihat berebut untuk bersalaman dengan Kepala Negara.

Di tempat yang sama, Menkes Nila mengatakan beberapa vaksin yang diberikan dalam vaksinasi ulang tersebut, yakni vaksin wajib, seperti DPT (difteri pertusis dan antitetanus), hepatitis B, dan HIB (haemophilus influenzae type B), serta polio.

Sementara itu, di RS Ibu dan Anak Sayang Bunda di Perumahan Pondok Ungu Permai Babelan, Kabupaten Bekasi, vaksinasi ulang juga dilakukan terhadap 21 balita.

Grand design

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menduga adanya rancangan besar di balik kasus peredaran vaksin palsu.

Terlebih lagi ada bukti-bukti yang seakan menyudutkan profesi dokter dan tenaga kesehatan di RS.

"IDI sangat menyayangkan pengumuman oleh Kementerian Kesehatan dan Bareskrim Polri mengenai RS dan fasilitas kesehatan yang terindikasi menerima vaksin palsu," jelas Ketua PB IDI Ilham Oetama Marsis, dalam jumpa pers, di Kantor IDI Jakarta kemarin.

Mungkin, lanjutnya, ada satu grand design luar biasa yang sengaja ingin menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter dan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Oleh sebab itu, IDI meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan mencari dalang di balik skenario besar yang dimaksud.

Dengan demikian, masyarakat mampu memercayai kredibilitas dokter di dalam negeri.

Selain itu, kata Ilham lagi, IDI bersama Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi), dan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) juga mendesak Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas terjadinya implikasi negatif yang terjadi akibat tidak baiknya protokol penanganan vaksin paslsu.

Di tempat terpisah, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri terhadap RS yang masuk daftar penerima vaksin palsu.

(Mut/Mal/Gan/Nov/X-8)