Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBELUM Imunisasi ulang untuk anak-anak yang terindikasi terpapar vaksin palsu perlu dilakukan serangkaian tes. Jika antibodi sudah mencapai 85 persen, tak perlu lagi mengulang imunisasi.
"Sesuai dengn pedoman imunisasi, artinya imunisasi cakupannya 85 persen memiliki antibodi. Bisa dinilai nanti kekebalan tubuhnya dan sebagainya, ini teknis sekali," kata Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek di Komplek Kemenkes, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (15/7).
Satu diantara penyebaran vaksin palsu yang telah terungkap yakni di sebuah klinik di Ciracas, Jakarta Timur. Menkes menuturkan, anak-anak di lingkungan sekitar klinik tersebut hanya terpapar imunisasi produk palsu jenis vaksin Hepatitis B. Bila ragu, kata Nila, pengulangan imunisasi bisa terlebih dahulu melakukan pengecekan antibodi anak.
"Ada delapan vaksin yang wajib. Ini kita nilai lagi apakah kita berikan semua atau hanya yang Hepattis B. Kalau kita ragu-ragu kita periksa antibodinya dulu," kata Menkes.
Menurut Menkes, antibodi pada manusia bertahap peningkatannya. Jika sudah kebal terhadap berbagai penyakit, vaksin tidak perlu lagi untuk diberikan.
"Misal anak saya dua tahun lalu dapat vaksin yang palsu tapi tahun lalu dapat yang benar berarti ya sudah. Kalau belum cukup ya bisa periksa lagi. Tapi itu nanti sama dokter anak ya," tutur Nila.(X-11)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved