Kemenkes Pastikan 14 RS Gunakan Vaksin Palsu

PEMERINTAH dalam waktu dekat akan mengumumkan nama 14 rumah sakit, 8 klinik, dan nama bidan yang menggunakan vaksin palsu.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek akan mengumumkan langsung daftar nama rumah sakit tersebut.

"Belum diumumkannya nama-nama RS itu lantaran Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Tengku Bandar Johan masih sebagai pelaksana tugas (plt)," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Salah satu tugas utama kepala Badan POM yang baru dan Menkes, lanjutnya, ialah menelusuri persoalan vaksin palsu yang beredar luas karena harus dihentikan dan dicegah.

Siapapun yang melakukan pemalsuan vaksin, tambah Pramono, harus dihukum seberat-beratnya.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR bersama Badan POM, Bareskrim Polri, Biofarma, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Nila Moeloek menjelaskan belum disampaikannya nama-nama rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu karena proses penyidikan masih berlangsung.

Kepala Bareskrim, lanjut Menkes, sudah memberikan beberapa nama RS yang telah diselidiki dan memang menggunakan vaksin palsu.

"Kemenkes segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut dan oknum yang terlibat untuk menyelesaikan berkas perkara dan mempercepat hasil penyidikan," ujar Nila.

Di tempat terpisah, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tetty Manurung menyatakan telah lama mencurigai tiga RS yang terindikasi terlibat dalam peredaran vaksin palsu di wilayahnya, yaitu RS Hosana Medika di Rawalumbu, RS Elizabeth di Bantargebang, dan RS Permata di Mustikajaya.

Hal tersebut didapati saat pihaknya meng-inspeksi mendadak setiap RS di Kota Bekasi.

"Terutama RS Hosana Medika. Akan tetapi, kami tak punya wewenang untuk mengumumkan sebab masih menginduk pada Kementerian Kesehatan dan ada pihak yang lebih berwenang, yakni pimpinan tertinggi, wali kota," ungkap Tetty.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Kabupaten Bekasi, Sri Eni, mengatakan pihaknya sudah menyurati 44 RS swasta di wilayah Kabupaten Bekasi untuk segera melaporkan pemakaian vaksin.

"Pasalnya, ada 10 RS dan 6 bidan di Bekasi dicurigai menjadi pemakai vaksin palsu," ujar Sri.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning, meminta pemerintah melalui satgas menyelesaikan kasus vaksin palsu dan menjamin anak Indonesia tidak terpapar vaksin palsu meski Kemenkes dan Badan POM menekankan bahwa vaksin palsu yang ber-edar ialah di luar sembilan imunisasi yang diwajibkan.

Ribka pun mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk memerinci aturan-aturan mana saja yang membatasi gerak dalam kinerja pelayanan RS serta pengawasan Badan POM.

Sebab, imbuhnya, dalam isu kesehatan sering kali ada mafia tertentu yang mencari keuntungan. (Nov/Gan/Try/X-8)