UIII Ditargetkan Jadi Kiblat Keislaman Dunia

PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) pada 29 Juni 2016 lalu. Nantinya, perguruan tinggi berstandar internasional itu akan menjadi model pendidikan Islam terkemuka dalam pengkajian keislaman strategis.

Berbeda dengan perguruan tinggi pada umumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Nur Syam mengatakan bahwa UIII dirancang secara khusus untuk menciptakan ahli-ahli di bidang keilmuan Islam. Sehingga diharapkan bisa menjadi kiblat keislaman dunia.

"Obsesinya kalau ada Al-Azhar atau perguruan tinggi besar di Timur Tengah, Indonesia punya UIII yang bisa jadi rujukan islam rahmatan lil'alamin. Targetnya 2017 kita sudah bisa mulai," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (13/7).

Lebih lanjut, jelas Nur Syam, sepanjang 2016 tim yang terdiri atas para tokoh dengan reputasi tidak diragukan masih akan melakukan berbagai langkah persiapan. Di antaranya menyusun kurikulum, menyiapkan sumber daya manusia (SDM), dan persiapan lainnya.

Sedangkan untuk tahap pembangunan gedung baru akan dimulai awal 2017 dengan lokasi di atas lahan seluas 160 hektare milik Radio Republik Indonesia (RRI) di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Diharapkan proyek tersebut selesai dalam waktu 6 sampai 7 bulan.

"Kalau nantinya pembelajaran sudah dimulai selama proses pembangunan berlangsung, kita harus punya strategi mungkin dengan meminjam gedung lain yang memadai," ucapnya.

Selain itu, terang Nur Syam, UIII hanya akan membuka program studi untuk program magister dan doktor. Mengingat misinya ialah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban islam dunia, diprioritaskan mahasiswa yang akan belajar di sana berasal dari luar negeri.

Meski lanjutnya, tidak lantas tertutup bagi calon mahasiswa dari dalam negeri. Sama halnya dengan tenaga pengajar seperti dosen juga disiapkan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang keislaman, termasuk dengan mengambil guru besar dari dalam dan luar negeri.

"UIII ini juga tidak membuka program sarjana, tapi ke depan prodi magister maupun doktor akan dikembangkan juga untuk ilmu sosial dan humaniora, sains, dan teknologi," tandasnya.

Sebagaimana dasar pertimbangan dibangunnya UIII, pemerintah ingin mencetak agen-agen yang bisa mengenalkan islam keindonesiaan atau disebut islam nusantata ke dunia internasional. Hal itu sekaligus meningkatkan pengakuan masyarakat akademik internasional atas Islam di Indonesia.

Guna mewujudkan cita-cita tersebut, jelasnya, Kemenag tidak bisa bekerja sendiri. Lantaran calon mahasiswa yang ingin digaet berasal dari luar negeri, maka perlu keterlibatan dari pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk ikut membesarkan UIII.

Pasalnya, untuk mewujudkan perguruan tinggi yang berstandar internasional sebagaimana dimaksud dan dalam diplomasi luar negeri perlu difasilitasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

"Selain itu kita juga akan kerja sama dengan Kemenristek Dikti, terutama untuk merekrut dosen-dosen dan guru besar yang memiliki kapasitas untuk dikembangkan," tukas dia.

Adapun pendanaan penyelenggaraan UIII, menurut Perpres ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. (Mut/OL-5)