Komite Sekolah Transparan Cegah Pungli

PUNGUTAN sekolah terhadap orangtua siswa di awal tahun ajaran baru memiliki beragam motif. Oleh karena itu, pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mendalami dan mengatasinya secara tepat.

Hal itu dikemukakan Irjen Kemendikbud Daryanto kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

"Berdasarkan pengamatan kami pungutan sekolah tersebut biasanya tidak dikomunikasikan dengan orangtua murid terlebih dulu. Komite sekolah harus didorong agar transparan dan akuntabel. Tetapi kami akan mengaudit untuk memastikan kebenaran motif pungutan itu," kata Daryanto seusai halalbihalal di Kemendikbud, Jakarta.

Pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada inspektorat di daerah untuk ikut menelusuri lebih jauh merebaknya pungutan sekolah terhadap siswa baru itu. Namun, jika ditemukan fakta terjadi pungutan liar dengan motif memperkaya diri, harus ditindak tegas.

"Orangtua murid mesti diberi pemahaman agar jangan mudah percaya. Kami punya sistem laporan terkait pungutan. Semua kami saring untuk ditindaklanjuti inspektorat di daerah," lanjut Daryanto.

Sebelumnya, Mendikbud Anies Baswedan menegaskan semua laporan ihwal pungutan di sekolah akan disikapi. Sekolah yang diduga melakukan pungutan liar bakal diinvestigasi dan apabila itu terbukti, mereka akan dijatuhi sanksi.

"Kami hentikan bantuan operasional sekolah (BOS) dan semua subsidi. Bahkan kepala sekolah atau gurunya bisa kami mutasi," ujar Anies.

Pemerintah secara tegas melarang sekolah memungut biaya dari orangtua murid dalam bentuk apa pun di luar ketentuan Peraturan Mendikbud No 44/2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. Intinya sekolah tidak boleh melakukan inovasi dengan tujuan nonpendidikan.

Hasil laporan dari beberapa posko Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) di 29 kabupaten/kota ialah sekolah kerap memungut dana dari orangtua siswa dengan beragam alasan.

"Persoalan pungutan di sekolah ibarat gunung es. Banyak kasus, tetapi sedikit yang terdengar. Rata-rata modusnya hampir selalu sama," ungkap Sekjen FSGI Retno Listyarti (Media Indonesia, 12/7).

Retno mengungkapkan, dari 53 laporan yang masuk beberapa di antaranya soal pungutan. Hanya, orangtua siswa enggan menyebutkan nama dan sekolah yang melakukan pungutan. (Mut/X-4)