Masyarakat Tidak Terganggu Pemberitaan Vaksin Palsu

DIRJEN Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Muhammad Subuh menekankan peristiwa vaksin palsu merupakan kasus kriminal, tidak sekadar masalah kesehatan semata. Dari hasil pantauannya, animo masyarakat untuk mengimunisasi anak mereka juga tetap tinggi.

"Pada intinya yang masuk kepada masalah kesehatan, kami clear bahwa 90% imunisasi diberikan di puskesmas dan posyandu. Artinya kurang lebih hanya 10% dilayani di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta termasuk juga klinik. Dari 10% tidak semua fasilitas kesehatan menggunakan vaksin palsu, mungkin sekitar 1-2 %," ujar dia, Minggu (10/7).

Sampai hari ini, akunya, Kemenkes juga belum menerima nama-nama yang menjadi 12 di antara rumah sakit swasta yang diduga menggunakan vaksin palsu. Menurutnya pihak kepolisian masih mengedepankan azas kehati-hatian dan praduga tak bersalah.

"Saya kira ini kewenangan yang ada di kepolisian. Mereka juga hati-hati karena begitu diumumkan nama-nama klinik atau rumah sakitnya, akan berdampak besar. Kami sudah bertanya, artinya rapat dengan bentuk satgas dengan Bareskrim tapi mereka belum saatnya untuk mengumumkan. Nama-nama itu belum ada sampai di Kemenkes sampai saat ini. Mungkin Bareskrim masih mengembangkan," jelasnya.

Yang paling penting, kata Subuh, bahwa imunisasi rutin yang dilaksanakan masyarakat tetap berlangsung dan tidak berkurang animonya. Kemenkes terus bergeral menyadarkan masyarakat bahwa vaksin yang ada di puskesmas dan rumah sakit pemerintah aman. Sekitar 90% imunisasi memang dilakukan di puskesmas dan posyandu. Sisanya, sebanyak 10 % dilaksanakan di rumah sakit swasta dan klinik.

"Namun dari angka 10% itu, sebesar 9% mengambil vaksin tetap dari dinas kesehatan. Artinya hanya kurang dari 1% fasilitas kesehatan yang menggunakan vaksin yang bukan dari pemerintah," tegasnya. (OL-2)