BPOM Dituntut Umumkan Kandungan Vaksin Palsu

BADAN Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) didesak untuk segera mengumumkan kandungan yang terdapat dalam vaksin palsu. Dengan begitu diharapkan dapat mengurangi keresahan masyarakat serta dapat mengurangi kecaman dan ketidakpercayaan publik pada kementerian kesehatan dan BPOM.

"Dari laporan BPOM kepada Komisi IX, 30 Juni lalu, telah selesai melakukan uji laboratorium. Hanya saja, hasilnya belum bisa dipublikasikan. Alasannya, hasil uji lab tersebut adalah bagian dari barang bukti yang dimiliki oleh Bareskrim Polri," kata anggota Komisi IX Saleh Partaonan Daulay melalui rilis, Senin (4/7).

Tidak hanya kandungan dalam isi vaksin palsu. Sebanyak 37 sarana pelayanan kesehatan yang diduga menggunakan vaksin palsu harus segera diumumkan. Apalagi ke-37 sarana kesehatan itu tersebar di sembilan provinsi di Indonesia.

Dengan diumumkannya kandungan vaksin palsu dan sarana pelayanan kesehatan yang menggunakannya dapat mengurangi keresahan masyarakat.

Pengumuman itu sendiri dapat mengurangi kecaman dan ketidakpercayaan publik pada kementerian kesehatan dan BPOM. Apalagi, sampai hari ini, kecaman dari berbagai pihak masih terus dialamatkan kepada dua instansi pemerintah tersebut.

"Saya kira, Bareskrim Polri sudah selesai melaksanakan tugas investigasinya. Ini kan sudah hari kelima pascauji laboratorium. Karena itu, sudah saatnya dipublikasikan kepada masyarakat. Publikasi itu sendiri tentu tidak akan menghentikan upaya penegakan hukum," terang politikus PAN ini.

Selain itu, berlarut-larutnya kasus ini dinilai bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Termasuk semakin memperbesar masalah yang sebetulnya sudah mulai dikanalisasi oleh kemenkes dan BPOM. Komisi IX sendiri melihat ada keseriusan pemerintah untuk menuntaskan kasus ini.

"Yang kita sesalkan sejauh ini adalah penanganannya terkesan sangat lamban. Kalau segera diumumkan, pemerintah selanjutnya bisa mencari solusi bagi anak-anak yang keburu telah diimunisasi dengan vaksin palsu tersebut," pungkasnya. (MTVN/OL-3)