Peran Kepala Sekolah Strategis Setop Perpeloncoan

DALAM upaya menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) pada masa orientasi
siswa (MOS) baru yang akan menghapus bentuk perpeloncoan atau bullying di sekolah, dibutuhkan sosok kepemimpinan kepala sekolah yang berwibawa dan mempunyai kemampuan manajerial.

"Sosok dan peran kepala sekolah amat penting dan strategis dalam mengimplementasikan Permendikbud tentang PLS itu. Dia harus memiliki jiwa pemimpin dan mempunyai kemampuan manajerial," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah di Jakarta, Minggu (3/7).

Menurut dia, kepala sekolah akan diuji kemampuannya dalam menghentikan kegiatan perpeloncoan yang kerap terjadi setiap orientasi siswa baru. "Jadi dia juga harus bersikap tegas," ujarnya.

Menyinggung peran guru dan alumni dalam PLS nanti, Ferdiansyah mengatakan hal itu kembali kepada sosok kepemimpinan kepala sekolahnya apakah mampu mengatur tugas guru dengan baik. "Kepala sekolah harus mampu memberikan energi positif yang menggerakkan para guru melaksanakan tugas secara serius dan penuh tanggung jawab," terangnya.

Adapun peran alumni juga perlu dibatasi sebatas acara tertentu di sekolah tersebut. Misalnya pada acara inagurasi, para alumni dapat dilibatkan meski tidak semua acara inagurasi diserahkan kepada pada alumni.

Guna melahirkan kepala sekolah yang berwibawa, Ferdiansyah mengusulkan perlunya pengembangan pendidikan kepsek. Dia meminta pemerintah, khususnya Kemendikbud, dapat memberikan pelatihan secara rutin bagi peningkatan mutu dan kualitas para kepsek.

Ia mengungkap terdapat 234 ribu kepsek di Indonesia dengan jumlah SD sebanyak 148 ribu sekolah, SMP sebanyak 47 ribu sekolah, dan SMA/SMK sebanyak 39 ribu sekolah.
"Semua kepsek memerlukan pembinaan. Jika pemerintah tidak sanggup membina dengan baik agar diperbantukan pada pihak swasta juga," tandasnya.

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Kepala Sekolah se-Indonesia Cucu Saputra menyatakan dukungan pada pemerintah menyetop perpeloncoan.

"Prinsipnya, kami sangat merespons positif Permendikbud tersebut sebagai penguatan bagi kami di lapangan. Tentu seluruh guru dan siswa harus mengindahkan peraturan tersebut," kata Cucu.

Dikatakan, pihak sekolah harus proaktif dalam mempersiapkan melaksanakan dan mengawasi kegiatan PLS agar lebih bermartabat dan bisa memutus mata rantai bentuk-bentuk kegiatan yang mengarah perpeloncoan melalui kegiatan positif yang disesuaikan dengan nilai nilai budaya dan agama.

"Misalnya dengan merawat kebersamaan sebagai bangsa melalui kegiatan aplikatif seperti bakti sosial dan sejenisnya," ujarnya. (Bay/OL-5)