Teguran Keras bagi RS Pengguna Vaksin Palsu

PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengancam akan memberikan teguran keras bagi rumah sakit (RS) yang menggunakan vaksin palsu dari distributor tidak resmi. Hal itu sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di RS.

"Aturannya jelas tidak boleh beli dari yang tidak resmi. Namun kita lihat lagi, kalau oknum kita langsung proses. Kalau RS-nya ikut-ikutan, uangnya masuk dalam sistem keuangan RS, apalagi direkturnya sampai tahu ini yang parah, akan kita tegur keras," ujar Sekretaris Jenderal Kemenkes Untung Suseno Sutarjo saat dihubungi, Minggu (3/7).

Ia menjelaskan, teguran yang dimaksud tidak hanya berupa sanksi administratif. Melainkan dari hasil penyelidikan nantinya yang akan membuktikan hukuman apa yang setimpal jika dilakukan secara sistemik maupun oleh oknum. Termasuk oknum penjual vaksin palsu ilegal (tanpa izin) yang terbukti akan mendapat ancaman hukuman pidana.

Sementara ini diduga ada 37 sarana pelayanan kesehatan yang pengadaan vaksinnya berasal dari freelance atau sumber tidak resmi. Namun, satuan tugas (satgas) yang terdiri atas Kemenkes, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan kepolisian masih akan terus menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut.

Sembari menunggu proses penyelidikan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, ia pun mengimbau kepada semua pihak terutama masyarakat agar aktif melaporkan kejadian apa pun yang sekiranya dinilai janggal. Sehingga ke depan, kualitas pelayanan kesehatan bagi anak bisa menjadi lebih baik.

"Dari dulu sudah dilakukan pengawasan mutu dan distribusi. BPOM sendiri punya sistem untuk setiap obat yang dialirkan, tapi mulai sekarang kami juga sudah perintahkan Kepala Dinas Kesehatan ikut serta mengawasi faskes agar benar-benar mentaati," tandasnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Pusat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM Hendri Siswadi. Selain melaporkan hasil pemeriksaan seluruh balai ke DPR dan Kemenkes, Kamis (30/6) lalu, uji sampel vaksin juga sudah diserahkan ke Mabes Polri.

"Sekarang kami tetap melakukan pengawasan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan di seluruh indonesia," pungkas dia. (Mut/OL-5)