Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Kebutuhan dokter spesialis di daerah harus diimbangi dengan produksinya. Namun dari semua itu harus ada data yang jelas dari setiap kebutuhan di daerah, kebutuhan dokter di Indonesia sekitar 1:1.000 penduduk namun yang paling tepat adalah kebutuhan dokter tiap wilayah.
Perbedaan kebutuhan dokter dan dokter spesialis di daerah sangat berbeda dan letak geografis yang beragam membuat produksi dokter harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Sayangnya setiap daerah belum ada data pasti tentang kebutuhan dokter dan dokter spesialisnya.
"Sayangnya belum ada peta formasi dokter di daerah Indonesia. Ada peran yang harus dikuatkan yakni Kementerian Dalam Negeri untuk dibuat dari regulasi di tingkat pemerintah daerah. Ini yang menjadi jarak antara dokter spesialis dan pendidikan menyesuaikan dengan kebutuhan dokter di daerah," kata Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT dalam konferensi pers di Kantor IDI, Jakarta Pusat, Selasa (13/12).
Namun supply dokter yang berlenbih juga berbahaya. Jika supply dokter berlebih maka bisa berpotensi menimbulkan masalah ke depan, potensi konflik akan meningkat, kesejahteraan dokter akan menurun, terjadi disparitas kuantitas dan kualitas sebelum bicara SDM maka syarat operasional dan infrastruktur bagaimana.
Diprediksi produksi dokter saat ini sekitar 12 ribu dokter per tahun dari 90 fakultas kedokteran yang ada di Indonesia. "Maka kualitas pelayanan pasien harus benar-benar diperhatikan. Keselamatan pasien menjadi kunci utama," ungkapnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan sekitar 6,9% puskesmas tidak emmilik dokter sehingga ini menjadi ironi bahwa pemerataan ternyata masih belum bisa dirasakan secara merata.
Dari hasil analisa PB IDI kekurangan dokter di wilayah dilihat dari sisi infrastruktur, sarana dan pra sarana yang masih kurang mendukung. Kemudian masalah jenjang karir juga perlu diperhatikan, harus perlu disadari terkait penguatannya agar dokter tersebut bisa permanen di wilayah asalnya. "Insentif juga masih perlu diperhatikan yang juga berlaku pada tenaga kesehatan lainnya agar mereka bisa bertahan di tempat asal," pungkasnya.
Problem kesehatan saat ini sangat diperhatikan terutama saat pandemi sehingga ini kemajuan karena masyarakat semakin paham terkait kesehatan termasuk dengan pemerataan dokter di daerah. Dengan begitu IDI juga perlu melakukan intervensi kebijakan yang tepat sasaran.
Pandemi kemarin ada konsep cerminan pada kita yakni pentahelix peran pemerintah didukung swasta, media, organisasi profesi yang bekerja sama yang seharusnya dipertahankan. (OL-12)
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyelenggarakan program residensi dokter spesialis ini bekerja sama dengan Accreditation Council of Graduate Medical Education (ACGME).
DOKTER-DOKTER Indonesia lagi menderita double-burden syndrome. Hari-hari mereka kini terkuras bukan hanya untuk mengurus pasien, melainkan juga mengejar SKP.
MENINGGALNYA Dr Helmiyadi Kuswardhana karena serangan jantung saat sedang menjalankan tugasnya sebagai dokter bedah ortopedi di Mamuju, Sulawesi Barat menjadi pukulan keras
Salah satu penyebab dari tingginya beban kerja dokter di daerah ialah distribusi dokter yang tidak merata.
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai jika kesejahteraan dokter asing yang praktik di Indonesia akan sulit dipenuhi.
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI), Prof Ari Fahrial Syam mengatakan pengadaan Dokter asing di Indonesia sudah diatur lewat UU No.7 tahun 2023 tentang Kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved