Data KIP Dimutakhirkan

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan meminta Badan Pusat Statistik (BPS) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memutakhirkan data penerima kartu Indonesia pintar (KIP) karena ditemukan perbedaan penerima.

Untuk penerima KIP, datanya bersumber dari BPS yang kemudian diolah TNP2K. Dari situ diketahui, terdapat 17,9 juta anak usia sekolah dari keluarga miskin yang berhak menerima KIP, yang kemudian disalurkan Kemendikbud. Sebanyak 13,7 juta (76,6%) ialah anak yang sekolah dan 4,2 juta (23,4%) tidak sekolah.

Setelah KIP dibagikan, dilakukan pemadanan dengan data pokok pendidikan (dapodik). Dapodik itu memuat data 44,5 juta siswa yang terdaftar di sekolah di seluruh Tanah Air.
Dari pemadanan itu, ditemukan hanya data 5 juta anak dari 17,9 juta anak usia sekolah yang sesuai dengan dapodik, sedangkan 12,9 juta belum. Meskipun demikian, tidak dapat di­simpulkan 12,9 juta anak tersebut ada di luar sekolah.

Untuk itulah Anies meminta pema­danan data KIP antara data BPS yang telah diolah TNP2K--yang mengidentifikasi anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga miskin-- dan dapodik yang memuat data 44,5 juta siswa yang terdaftar di sekolah.

''Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menemukan banyak masalah akurasi data penerima KIP. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Kemendikbud menggunakan data dari BPS yang telah diolah TNP2K untuk menentukan penerima KIP dan distribusi KIP,” ujar Mendikbud di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, perlu dilakukan koordinasi lebih intensif antara Kemendikbud, BPS, dan TNP2K untuk menyamakan data dan meningkatkan akurasinya.

''Terkait dengan Program Indonesia Pintar (PIP), data dapodik bisa digunakan sebagai rujukan dalam proses pengumpulan data di BPS. Dapodik itu memuat 44,5 juta siswa yang telah terdaftar di sekolah dengan akurasi baik karena didasarkan pada data sekolah dan akta kelahiran. Sementara itu, data keluarga miskin berasal dari BPS dan TNP2K,'' tambah Anies.

Nama tunggal
Temuan lain yang didapat dari lapang­an ialah masih banyak ditemukan nama tunggal, misalnya Asep, Bambang, Budi, yang tidak sesuai dengan dapodik.

Saat ini pemilahan data dengan memadankan data per nama, alamat, dan sekolah penerima KIP terus dilakukan, lalu nama penerima KIP yang (baru) masuk sekolah dan yang kembali masuk sekolah serta yang sebelumnya tidak aktif sekolah dimasukkan lagi ke data dapodik. ''Para penerima KIP itu segera diberi solusi agar dapat mencairkan dana KIP untuk keperluan sekolah mereka di tahun ajaran baru ini.''

Dia juga meminta BPS bersama-sama memadankan data penerima KIP secara terus-menerus agar efektivitas distribusi KIP dan akurasi data penerima lebih baik lagi. ''Tidak boleh lagi jalan sendiri-sen­diri. Jadi koordinasi harus terus-menerus dilakukan,'' tegas pengagas Indonesia Mengajar itu. (H-2)