Kapasitas Sekolah Negeri Kecil

PULUHAN ribu siswa atau 70% lulusan sekolah dasar (SD) dan SMP di Depok, Jawa Barat, tidak tertampung di sekolah negeri (SMPN, SMAN, dan SMKN) akibat rendahnya daya tampung sekolah negeri yang jadi buruan orangtua siswa.

Di sisi lain, biaya pendidikan di sekolah swasta dirasakan masih memberatkan orangtua/wali murid siswa.

"Kondisi ini sangat miris. Dari seratus ribuan siswa yang lulus SD dari 400 SD negeri dan swasta di Depok, hanya 6.636 siswa yang diterima di SMP negeri dan puluhan ribuan siswa yang lulus SMP dari 110 SMP negeri dan swasta di Depok hanya 4.160 orang yang bisa tertampung di SMA negeri dan SMK negeri," ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Herry Pansila Prabowo, seusai melaporkan hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB) daring di Depok, kemarin.

Dalam laporannya, Herry mengatakan PPDB daring SMPN serta SMAN dan SMKN secara resmi ditutup pada Rabu (29/6).

Hasilnya hanya 6.636 siswa yang bisa tertampung di 26 SMPN dan 4.160 siswa yang tertampung di 13 SMAN/SMKN.

Herry mengakui ada kekhawatiran bahwa siswa yang lulus SD ataupun SMP akan banyak yang putus sekolah jika tidak dilakukan penambahan sekolah negeri.

Kondisi itu, sambung dia, sangat berdampak pada pencapaian program wajib belajar 12 tahun.

"Kami sudah berupaya maksimal agar siswa tidak droup out dengan menambah sekolah negeri. Pada 2015 kita sudah menambah delapan sekolah negeri (SMPN, SMAN, dan SMKN). Namun, tetap saja tak cukup."

Tahun ini 10 sekolah negeri dibangun untuk siswa miskin atau berkecukupan ekonomi yang tidak diterima melalui jalur online agar bisa masuk ke sekolah negeri.

Untuk sementara Dinas Pendidikan Kota Depok menggagas SDN di Kota Depok yang proses belajarnya di siang hari untuk dihapus dan gedungnya bisa digunakan belajar mengajar SMPN dan SMAN atau SMKN.

Keterbatasan daya tampung sekolah negeri di Depok, menurut pengamat pendidikan, ekonomi, dan bisnis Universitas Indonesia Wilson Aritonang bisa diatasi dengan membangun kampus sekolah satu atap tingkat SDN, SMPN, dan SMAN atau SMKN sehingga siswa lulusan yang terus bertambah jumlahnya setiap tahun dapat tertampung.

"Membangun kampus sekolah satu atap bisa menghemat biaya ketimbang membangun gedung sekolah baru."

Potensi pungli

Tidak seimbangnya jumlah kursi di sekolah negeri (SMP dan SMA) itu dikhawatirkan menimbulkan transaksi bangku.

Untuk meng-antisipasi itu, Kemendikbud meluncurkan layanan pengaduan daring untuk melaporkan pungutan liar yang dilakukan pihak sekolah melalui laman Laporpungli.kemdikbud.go.id.

"Pemerintah tidak menutup mata masih adanya praktik pungutan di sekolah yang memberatkan, terutama saat penerimaan peserta didik baru seperti sekarang ini," ujar Mendikbud Anies Baswedan.

Pengawasan terhadap proses penerimaan siswa baru juga dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah.

"Pungutan yang disamarkan dalam bentuk sumbangan suka-rela oleh sekolah sudah saatnya dihapuskan," kata Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jateng Achmad Zaid di Semarang.

Dari Kota Padang, Sumatra Barat, dilaporkan, pihak DPRD setempat merekomendasikan kepala sekolah yang sekolahnya terbukti melakukan pungutan liar pada proses penerimaan siswa baru tahun ajaran 2016/2017 untuk dicopot. (Ant/H-1)