Anggota DPR Dukung Penguatan Kewenangan BPOM

WACANA penguatan kewenangan Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) agar dapat menyelidiki, memantau, menelusuri, menangkap dan memberi sanksi atas obat palsu atau makanan kadaluarsa yang beredar disambut baik oleh sejumlah anggota DPR.

Ketua DPP Partai Gerindra demsond J Mahesa mengusulkan, BPOM ditingkatkan kewenangannya untuk aktivitas terkait obat terlarang dan makanan. Menurut Desmond dengan meningkatkan kewenangan itu, tupoksi BPOM lebih efektif untuk mengetahui aktivitas ilegal. Seperti pembuatan vaksin palsu.

"Kalau di Amerika sana kan BPOM ini seperti FDA, dia bisa investigasi, penyelidikan, dan bisa berikan sanksi," kata Desmond saat dihubungi, Kamis (30/6).

Saat ini menurut Desmond, BPOM jadi seperti sekadar tukang stempel. Untuk itulah, pemerintah dan DPR dimintanya duduk bersama guna membahas revisi Undang-Undang terkait ini.

"Maka pemerintah dan DPR harus duduk bersama, apa harus lakukan amandemen undang-undang biar seperti BNN atau bagaimana," tegasnya.

Anggota DPR Komisi III lainnya dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, penguatan kewenangan BPOM bisa menjadi satu alternatif untuk mengintensifkan pengawasan obat dan makanan.

"Namun tentu akan membawa konsekuensi penambahan anggaran maupun sumber daya manusia, yang ditengah-tengah kondisi fiskal Pemerintah saat ini akan memperberat beban fiskal tersebut," ujar Arsul.

Untuk itu Arsul menyarankan, jika kondisi fiskal tak memungkinkan, maka sebaiknya BPOM bekerjasama dengan pihak kepolisian serta dinas terkait.

"Melalui operasi atau sidak bersama yang lebih intensif maka ruang gerak pengawasan obat dan makanan akan lebih besar," ujar dia.(X-11)