BKKBN Siapkan Sistem Informasi

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tengah mempersiapkan sistem informasi keluarga. Dalam sistem tersebut, nama serta alamat seluruh penduduk akan dirangkum menjadi satu, beserta dengan data yang berkitan dengan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga.

"Mulai dari siapa saja yang pakai kontrasepsi, bagaimana status ekonomi, perkawinan, dan berapa anaknya, akan ada dalam sistem ini," ucap Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty saat ditemui dalam Peringatan Hari Keluarga Nasional XXIII, sekaligus pelepasan 958 pemudik gratis di Jakarta, kemarin.

Tujuannya, sebagai dasar bagi pemerintah melalui kementerian dan lembaga lainnya untuk membentuk program berbasis data keluarga.

Surya mengatakan selama ini dasar data yang dipakai mengenai kependudukan di Indonesia hanya berpaut pada data Badan Pusat Statistik (BPS). "Kalau data dari BPS bersifat makro, sekarang kita coba buat dengan dasar yang lebih akurat dan mendetail," lanjut Surya.

Lebih jauh, Surya menjelaskan, pemerintah daerah sudah memberikan dukungan dan masukan positif terhadap niatan itu. Oleh karena itu, ia meminta agar penyerahan dan pengumpulan data dari warga di wilayah mereka dipercepat.

Surya menerangkan dukungan pemda juga diberikan lewat rencana percepatan pembentukan Program Kampung Keluarga Berencana (KB). "Mereka berencana untuk membuat minimal satu kampung untuk satu kecamatan, sehingga paling tidak di akhir 2016 sudah ada 538 Kampung KB terbentuk," terang Surya.

Sebelumnya, Ketua Koalisi Kependudukan Sonny Harry B Harmadi menjelaskan Kampung KB turut berperan dalam pendataan jumlah penduduk dan mengontrol perkembangan penduduk, karena koalisi kependudukan bertugas membina desa yang mau memanajemen desanya berdasarkan usia, jenis kelamin hingga riwayat pendidikan dan pekerjaan.

"Setiap provinsi harus punya program unggulan. Gerakan membangun desa dengan membangun kependudukan salah satu solusinya. Kalau ada yang mau, tinggal kami dampingi. Dan Kampung KB juga sangat bermanfaat untuk mengontrol perekonomian," ujarnya. (Ric/H-2)