Target Bebas Kantong Plastik, 2020

PERATURAN Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) terkait dengan program pengurangan kantong plastik sudah memasuki draf final. Tujuan besar yang ingin dicapai pemerintah lewat permen tersebut ialah penghentian secara total kantong plastik pada ritel modern pada 2020.

Meskipun demikian, pemerintah pusat tidak menutup pintu bagi pemerintah daerah yang hendak melakukan percepatan penghentian kantong plastik di wilayah mereka. "Yang jelas sekarang akan berbayar dulu, tapi pada intinya sekitar tahun 2020 kita akan targetkan untuk penghentian total di ritel modern sebelum nantinya kita rambah pasar tradisional," ucap Kasubdit Barang dan Kemasan Kementerian LHK Ujang Solihin Sidik saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Draf permen tersebut, dikatakan pria yang akrab disapa Uso tersebut, dijadwalkan rampung Juli dan setelahnya akan masuk ke Biro Hukum untuk selanjutnya diadakan uji publik. Pemerintah berharap mendapat masukan dari uji publik tersebut, termasuk dalam mekanisme penentuan harga, yang sampai saat ini belum juga diputuskan oleh pemerintah.

Meskipun demikian, lanjut Uso, kemungkinan akan terdapat interval minimal dan maksimal harga dari kantong plastik. "Dan harga minimal juga akan kami titik beratkan pada harga yang menjadi keengganan bagi masyarakat untuk membayar karena Rp200 itu masih terlalu murah," imbuh Uso.

Selain itu, pemerintah juga berjanji akan menetapkan harga sesuai dengan spesifikasi dari kantong plastik tersebut sehingga tidak ada harga jual yang jauh dari harga produksi plastik. Hal ini bertujuan agar peritel tidak mendapat keuntungan berlebih dalam mekanisme plastik berbayar.

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) Kementerian LHK Tuti Hendrawati Mintarsih saat dihubungi secara terpisah meminta agar Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bersifat kooperatif dalam penerapan plastik berbayar, baik saat uji coba skala nasional maupun saat Permen LHK nanti akan keluar.

Dikatakan Tuti, Aprindo nantinya cukup memberikan laporan berupa hasil inventarisasi pengurangan kantong plastik di tiap ritel mereka. "Karena data itu yang penting, itu kan untuk lihat trennya seperti apa. Biro Pusat Statistik saja sudah memberikan pelaporan terkait pengurangan impor plastik hingga U$11 juta," ujar Tuti.

Cukai plastik
Mengenai cukai plastik, Tuti mendapat laporan terkait dengan kekhawatiran Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman terhadap penurunan penjualan mereka apabila cukai tersebut diberlakukan. Meskipun demikian, menurut Tuti, botol plastik yang menjadi target awal penerapan cukai tersebut sebenarnya sudah banyak didaur ulang masyarakat.

"Oleh karena itu, kami dari Kementerian LHK sebenarnya meminta agar penerapan cukai lebih tepat pada kemasan sachet karena itu yang pabalatak (berserakan)," terang Tuti.

Usulan tersebut, lanjut Tuti, sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan yang akan menyusun peraturan pemerintah terkait dengan penerapan cukai plastik. Kementerian LHK akan terus berkomunikasi untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan cukai plastik agar tepat sasaran. (H-2)