Penyelidikan Kasus Vaksin Palsu Harus Tuntas

KETUA Umum Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Kuncoro, mengatakan himbauan dan peringatan terus dilakukan terhadap rumah sakit untuk dapat mangikuti setiap aturan yang telah ditetapkan. Termasuk dalam hal pengadaan obat dan vaksin. Namun, adanya potensi oknum tidak bertanggung jawab dianggapnya merupakan hal tetap dapat terjadi.

"Karena di sini belum didalami siapa saja yang berperan. Harus diinvestigasi lebih jauh. Kalau sudah ketahuan sudah jadi tanggung jawab polisi untuk dapat ditindak hukum," ungkap Kuncoro, Rabu (29/6).

Ia mengatakan, selayaknya prinsip kerja sarana kesehatan, sudah seharusnya selalu mengutamakan keselamatan semua pihak. Baik pasien hingga tenaga kesehatan. Untuk itu, penggunaan obat-obatan dari sumber selain yang resmi ditunjuk pemerintah merupakan hal yang seharusnya tidak dilakukan.

"Ini kan dari sana masalahnya. Kalau rumah sakit pemerintah sudah pasti dikontrol, swasta sulit," tambahnya.

Plt Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bahdar Johan mengatakan, pendalaman masih dilakukan terhadap ke 28 sarana pelayanan kesehatan yang mengambil pasokan barang dari sumber tidak resmi. Tes laboratorium masih dibutuhkan untuk memastikan keaslian dari vaksin-vaksin yang digunakan tersebut.

"Kami sejauh ini menyegel di tempat untuk kemudian dites. Karena tidak resmi belum tentu palsu vaksinnya," ungkap Bahdar.

Sementara itu, diungkapkan Bahdar dibutuhkan waktu yang bervariasi bagi setiap vaksin untuk dapat diketahui keasliannya. Umumnya antara satu sampai tujuh hari. Pemeriksaan dilakukan menyeluruh dari isi hingga kemasan.

"Belum bisa diberitahu namanya karena masih diperiksa. Tapi sejauh ini semuanya sarana kesehatan swasta. Umumnya klinik dan rumah bersalin," ungkap Bahdar.

Untuk menghindari adanya potensi penggunaan vaksib palsu, Bahdar menghimbau pada masyarakat untuk selalu melakukan imunisasi di sarana kesehatan resmi milik pemerintah atau yang diadakan oleh pemerintah setempat. Ia mengatakan menjamin untuk tidak adanya penggunaan vaksin palsu di sarana dan pelayanan kesehatan tersebut.

"Karena kalau yang resmi selalu kami pantau dan kami jamin tidak ada vaksin palsu," tambah Bahdar. (OL-2)