Islam Nusantara Perkuat Toleransi

Gagasan Islam Nusantara dinilai mampu menumbuhkan silaturahim dan sikap berbagi di tengah kualitas interaksi sosial yang cenderung rendah.  ISLAM Nusantara yang dilontarkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu untuk mempersatukan umat Islam di Indonesia dipandang valid dari sudut doktrin, praksis, dan budaya yang tumbuh di Tanah Air. Lebih dari itu, Islam Nusantara bisa menjadi kekhasan Islam di Indonesia. Islam Nusantara menggambarkan Islam yang penuh warna dengan wajah tersenyum, toleran, dan akomodatif.

Demikian disampaikan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Azyumardi Azra pada diskusi perdana Majelis Kemisan di Kompleks Widya Chandra atau kediaman Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, di Jakarta, Selasa (7/7) malam. Hadir pada diskusi itu penggagas Majelis Kemisan wartawan senior Wahyu Muryadi dan Lies Markus, intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) Ulil Abshar Abdalla, serta intelektual muda Muhammadiyah Fahmi Salim. Selain itu, ada tokoh lintas agama seperti mantan pengurus Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susetyo, Jawi Ahmad Sodiq dari Hizbut Tahrir Indonesia, dan lain-lain.

Menurut Azyumardi, Islam Nusantara sebenarnya sudah ada pada sebagian besar organisasi massa (ormas) Islam di Indonesia saat ini. Mereka telah menjadi pilar utama penyokong Islam yang moderat dan toleran. "Karena itu, Islam moderat di Indonesia tidak akan gagal selama kita terus memperkuat kendati masih banyak tugas dan pekerjaan rumah yang harus dibenahi," cetus mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.

Di sisi lain, Islam Nusantara juga akomodatif dengan Islam lokal. Di Indonesia, misalnya, ada tasyakuran atau selamatan setiap orang lulus ujian, mau berhaji atau umrah, dan selamatan bayi umur empat-tujuh bulanan. "Kegiatan itu bentuk silaturahim serta berbagi sehingga menjadi kohesi sosial di tengah kualitas hubungan dan interaksi sosial yang cenderung rendah," cetusnya.

Hal itu berbeda dengan negara tetangga Malaysia. Di negeri jiran itu, Islam menjadi agama resmi negara atau kerajaan sehingga menjadi identitas politik. "Nah, itu berbeda dengan di Indonesia, kita toleran lantaran meski 88,2% warganya adalah muslim, Islam tak menjadi agama negara," pungkas Azyumardi.

Sinergi
Ulil Abshar menyampaikan gagasan Islam Nusantara sebenarnya telah lama didorong para ulama NU. "Terus terang, Islam Nusantara adalah counter terhadap kelompok Wahabi karena berlawanan, misalnya antiziarah kubur sedangkan NU sebaliknya." Namun, diakui dia, gagasan tersebut bukanlah sebuah upaya menghadapkan NU dengan Muhammadiyah. Apalagi, dewasa ini sudah tak ada lagi perbedaan.

Seperti anak-anak muda NU yang kini malah banyak salat tarawih delapan rakaat seperti yang dilakukan Muhammadiyah. "Untuk itu, gagasan Islam berkemajuan Muhammadiyah dan Islam Nusantara NU mesti kita sinergikan," tegasnya. Senada dengan itu, Fahmi Salim menilai gagasan Islam Nusantara jangan menjadi benturan dan menganakemaskan atau menganaktirikan yang lain.

"Presiden Jokowi sudah menyebut istilah Islam Nusantara. Jadi, kita harus berhati-hati dan jangan dibentur-benturkan dengan yang lain," pungkas Fahmi.  Sementara itu, bagi Menag Lukman Hakim Saifuddin, keberadaan Majelis Kemisan yang digagas sejak tahun lalu itu merupakan forum bertukar pikiran tentang masalah kebangsaan dan keumatan. "Yang utama dalam forum ini kami ingin menumbuhkan kecintaan terhadap Indonesia,'' tutupnya.