Kongres Kehutanan Indonesia Ke-6 Digelar Akhir November 2016

RIMBAWAN Indonesia telah lima kali menyelenggarakan Kongres Kehutanan Indonesia (KKI).

KKI pertama yang dilaksanakan pada 21-28 Januari 1956, diselenggarakan di tengah iklim politik yang bergejolak, setelah Pemilu 1955, adapun KKI II baru diselenggarakan 36 tahun kemudian, yakni pada 1990.

Sedangkan KKI ke-III yang dilaksanakan pada Oktober 2001 merupakan kongres kehutanan yang dilakukan pada era reformasi, ketika laju deforestasi, degradasi lahan, dan kerusakan kawasan hutan Indonesia mengalami titik kulminasinya setelah Indonesia merdeka.

Pada 2006, saat tingkat kesadaraan dan partisipasi publik terhadap isu-isu kehutanan meninggi, KKI ke-IV dilaksanakan, dan pada kongres ini dideklarasikanlah pembentukan Dewan Kehutanan Nasional (DKN). Ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Pasal 68-70 UU ini menyebutkan, bahwa masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan dan turut berperan serta dalam pengelolaan hutan.

DKN yang secara organisatoris tidak terpisah dari KKI, yang pembentukannya bersifat constituent based organization (CBO), memiliki fungsi eksekutif, serta tanggung jawab untuk melaksanakan KKI berikutnya. Dalam DKN, keterlibatan publik (multistakeholder), tidak hanya tecermin dalam bentuk keanggotaan saja, melainkan juga pada keterwakilan multipihak dalam proses pengambilan keputusan di dalam organisasi DKN.

Kemudian KKI ke-V diselenggarakan pada 22-24 November 2011, berhasil membangun kesepakatan akan pemahaman mengenai perbaikan tata kelola hutan dan kehutanan untuk masa lima tahun mendatang. Kesepakatan tersebut antara lain memuat tentang: (1) Perumusan Garis-garis Besar Haluan Kehutanan (GBHK) Indonesia 2011-2016; (2) Pendokumentasian pandangan para pemangku kepentingan sektor kehutanan terhadap sejumlah isu dan kebijakan kehutanan; (3) Kesepakatan mengenai isu-isu prioritas untuk pembangunan kehutanan; (4) Rekomendasi fokus pembangunan kehutanan di masa yang akan datang; (5) Kesepakatan peran-peran para pihak dalam mendukung pembangunan kehutanan.

Tahun ini, KKI ke-VI rencananya akan diselenggarakan pada 30 November–2 Desember 2016, di Jakarta. Mengambil tema 'Reposisi Kehutanan Indonesia Menuju Terlaksananya Tata Kelola Kehutanan yang Baik', rangkaian aktivitas menuju KKI ke-VI ini akan dilaksanakan di berbagai daerah atau regional, yaitu di regional: Sumatra, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, serta side event yang akan dilaksanakan pada hari penyelenggaraan KKI VI nanti.

Seluruh pembahasan yang dilakukan di tingkat regional yang termasuk dalam rangkaian acara menuju KKI ke-VI ini, akan menjadi rekomendasi berguna. Adapun isu-isu yang di bahas dalam tingkat regional antara lain adalah: Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Optimalisasi Tata kelola dan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, Pemberdayaan dan Resolusi Konflik, Kebakaran Lahan dan Hutan, Restorasi Ekosistem dan Gambut, Bisnis Kehutanan dan SVLK, Masyarakat Adat, serta Perubahan Iklim (REDD+).

Dengan beragamnya isu yang menjadi konsentrasi KKI VI, diharapkan peran serta dari seluruh konstituen (stakeholder) kehutanan, pelaku industri bidang kehutanan baik swasta, pemerintah maupun BUMN, para akademisi, NGO, asosiasi-asosiasi bidang kehutanan, organisasi sosial, badan dan lembaga bidang pertanian, pertanahan nasional, pertambangan, perdagangan, perindustrian, penegak hukum, anggota legislatif serta undangan lainnya yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan seluruh isu yang menjadi pembahasan KKI tahun ini.

Adapun pengkategorian peserta dilakukan oleh steering comitee (SC) KKI ke-VI. Kategori-kategori peserta antara lain adalah peserta utusan kamar, peserta biasa dan peninjau. Panitia KKI VI memperkirakan sedikitnya 700 orang peserta akan menghadiri kongres kali ini. (RO/OL-5)