YLKI Desak Kemenkes dan BPOM Tanggung Jawab soal Vaksin Palsu

YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta agar dilakukan pengusutan terhadap pengadaan obat di rumah sakit dan puskesmas terkait kasus vaksin palsu. Pasalnya, vaksin bukan merupakan obat yang dapat langsung diterima oleh konsumen, harus ada tenaga kesehatan yang memberikan maupun mengadakan vaksin tersebut di rumah sakit dan puskesmas.

"Kalau pelaku adalah masalah hulu, ini kita harus usut baik dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan), BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), hingga tender yang menjadi pihak pengadaan vaksin," ucap Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi saat dihubungi Media Indonesia, Senin (27/6).

Dia menduga adanya permainan di pihak Kemenkes hingga BPOM sehingga kasus ini dapat berlangsung selama 13 tahun. "Ini konyol, kalau cuma setahun atau dua tahun itu masih wajar," tambah Tulus.

Oleh karena itu, dia menganjurkan agar masyarakat secara khusus untuk melakukan gugatan class action kepada Kemenkes dan BPOM terkait kelalaian mereka yang dapat menimbulkan masyarakat menjadi korban. Menurutnya, perlu ada kewaspadaan berlebih para orangtua yang memiliki anak yang lahir sejak 2004 hingga tahun ini.

Sementara itu, Ketua yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia Marius Widjajarta saat dihubungi secara terpisah menilai baik Kemenkes maupun BPOM memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal pengawasan peredaran dan pengadaan vaksin.

Dia menambahkan, sebelum keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik, tanggung jawab pengawasan berada di BPOM.

"Baru setelah adanya peraturan tersebut, maka pengawasannya diambil oleh Kemenkes dan Dinkes," ucap Marius. (Ric/OL-5)