Diperlukan Sinergisitas Perangi Narkoba

PRESIDEN Joko Widodo menyatakan bahwa peredaran narkoba harus dilawan dengan tindakan tegas dan tanpa ampun.

Selain itu, diperlukan sinergisitas antarlembaga, mulai Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, kementerian/lembaga, LSM, dan juga masyarakat.

"Saya tegaskan kepada seluruh polda, polres untuk kejar, tangkap, hajar, hantam, dan kalau undang-undang memperbolehkan, dor (tembak) mereka (pengedar narkoba)," ujar Presiden ketika memberikan sambutan dalam acara Hari Antinarkotika Internasional di Jakara, kemarin.

Kegeraman Kepala Negara itu karena Indonesia saat ini sudah berada dalam darurat narkoba.

Pengguna narkotika saat ini sekitar 5 juta orang. Setiap hari 40-50 orang meninggal dunia akibat narkoba. Kerugian negara mencapai Rp63 triliun.

"Bahkan yang tadi saya sampaikan yang di TK pun sudah terasuki narkoba. Tidak hanya orang biasa, tetapi juga ada aparat, ada pejabat yang seharusnya menjadi panutan, terkena narkoba," ujar Presiden.

Hingga saat ini di Indonesia ada 44 jenis narkoba yang beredar secara luas.

Dari jumlah tersebut, baru 28 jenis yang terdaftar dan memiliki ketetapan hukum, sedangkan 26 di antaranya masih menunggu proses penetapan hukum oleh BNN, Kemenkes, Polri, serta instansi terkait.

Tingkat darurat itu juga bisa dilihat dari jumlah perkara dan tersangka yang telah ditangani dari 2015 hingga saat ini.

Berdasarkan data BNN, sepanjang periode itu, terungkap 1.015 kasus dari 72 jaringan sindikat dengan jumlah tersangka 1.681.

Hadir dalam puncak peringatan tersebut di antaranya Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan, Seskab Pramono Anung, Menkes Nila Moeloek, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Kepala BNN Komjen Budi Waseso selaku penyelenggara.

Saat menanggapi pernyataan Presiden soal tindakan tembak di tempat bagi pengedar narkoba, Budi Waseso mengatakan pihaknya akan mengajukan revisi UU sebagai payung hukumnya.

Dalam upaya pencegahan, BNN membentuk satgas antinarkoba di seluruh Indonesia dengan total 19.854 orang yang terdiri atas pelajar, mahasiswa, swasta, instansi pemerintah, dan masyarakat.

Terkait dengan itu, BNN Provinsi Bali bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali memperkenalkan buku kurikulum terintegrasi tentang bahaya narkoba dalam mata pelajaran jenjang SLTP dan SLTA se-Bali.

"Untuk SMP diterapkan di mata pelajaran agama, IPS, bahasa Indonesia, PPKN, penjaskes. Untuk SMA dan SMK, pada PPKN, sejarah, bahasa Indonesia, dan penjaskes," ujar Kepala BNN Bali Brigjen I Gede Suastawa.