Kontrol Peredaran Vaksin Perlu Diperketat

TERUNGKAPNYA kasus peredaran vaksin palsu di lingkungan fasilitas kesehatan (faskes) menandakan masih minimnya kontrol terhadap peredaran vaksin di Tanah Air. Padahal, pemerintah telah berupaya mencegah terjadinya tindakan yang dapat mengancam kesehatan balita itu salah satunya dengan memberikan vaksin gratis.

Faktanya, dewasa ini sindikat pemalsu vaksin untuk balita ternyata lebih cerdik dalam memanfaatkan momen tertentu untuk melancarkan aksinya. Beberapa diantaranya dengan memalsukan produk vaksin pentabio (DTP-HB-Hib) karena memang vaksin tersebut sempat mengalami kelangkaan.

"Karena itu kami imbau kepada pihak rumah sakit (RS), Puskesmas, dan faskes lainnya untuk memberikan kontrol ketat terkait penerimaan vaksin. Namun jika terbukti faskes juga terlibat akan diberikan sanksi sesuai perundangan yang berlaku," ujar Menteri Nila F Moelokdi Jakarta, Jumat (24/6).

Menkes mengungkapkan, mayoritas vaksin reguler (wajib) yang beredar di Indonesia secara resmi hanya melalui katalog. Pun jika ada beberapa vaksin di luar vaksin reguler yang tidak melalui katalog itu hanya minoritas, meski di dalam peredarannya tetap memerlukan pengawasan dan kehati-hatian terutama faskes penerima vaksin.

Lebih lanjut, terang Nila, pihaknya telah meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memeriksa vaksin palsu hasil temuan Penyidik Subdirektorat Industri dan Perdagangan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Terdiri dari produk vaksin dengan merek dagang Tuberkulin, Pediasel, Tripasel, Harprik, dan Biosiks.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara oleh pihak penyidik dicurigai vaksin palsu tersebut menggunakan campuran cairan antibiotika yang dampaknya tidak terlalu besar. Kendati demikian, menurut Nila, yang menjadi kekhawatiran justru terkait proses pembuatannya yang tidak higienis.

"Kami justru mengkhawatirkan sterilitasnya. Kalau tidak steril akan mengganggu kulit, jadi kalau ada kerusakan kulit pasca suntik vaksin sebaiknya dilaporkan," tegasnya. (OL-2)