Sinergi Atasi Bencana Ekologis

PERSOALAN bencana ekologis tidak lepas dari penataan ruang dan wilayah di daerah.

Saat ini yang dibutuhkan ialah perencanaan bersama untuk mengatasi potensi bencana ekologis, terutama di Pulau Jawa.

Rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang berkelanjutan sebenarnya sudah memperhitungkan persyaratan konservasi dengan kesesuaian peruntukan lahan. Di sinilah peran pemerintah daerah menjadi kunci.

Pendapat itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Kementerian LHK bersama kementerian lain, lanjutnya, mendorong bahkan memfasilitasi pemerintah daerah. Pemerintah pusat, tambah Siti, memiliki kewenangan yang tersebar. Misalnya, peta bencana ada juga di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta fasilitas ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian LHK menangani hulunya.

“Otoritas memang di pemda, tapi kita akan terus lakukan langkah bersama-sama,” kata Siti.

Di sisi lain, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK, MR Karliansyah, menyatakan pembenahan RTRW perlu dilakukan pemda, terutama menyangkut kawasan bangunan di daerah rawan bencana.

Salah satunya di kawasan berkemiringan 25 hingga 30 derajat, seperti di Puncak hingga Cianjur dan kawasan serupa di perbukitan serta kaki gunung.

“Pada kemiringan seperti itu tidak boleh,” ujarnya.

Karena itu, imbuh Karliansyah, penataan ulang hingga menyertakan penegakan hukum perlu dilakukan agar tidak terjadi bencana tanah longsor di kawasan tersebut. Itu harus dilakukan sekalipun ada ketelanjuran pembangunan sebelum dibuatnya RTRW kawasan tersebut. Diperlukan juga pembangunan dengan mengadaptasi kontur tanah, seperti yang dilakukan Amerika Serikat, Australia, dan Jepang.

Vegetasi hilang
Saat dihubungi secara terpisah, Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Hariadi Kartodihardjo menyatakan industri ekstraktif menjadi penyebab rusaknya ekologi Pulau Jawa. Industri tersebut, lanjutnya, menghilangkan banyak vegetasi di Jawa, terutama tutupan lahan. Akibatnya, kerentanan Jawa terhadap bencana meningkat seiring dengan daya dukung pulau yang menipis.

Pendapat senada disampaikan Kepala Departemen Kajian dan Penggalangan Sumber Daya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Khalisah Khalid. Industri ekstraktif tersebut sudah terjadi sejak era kolonial. Namun, lanjut perempuan yang akrab disapa Alin itu, pembangunan harus kembali berpaut pada kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang dapat memberikan gambaran akan daya dukung dan daya tampung kawasan tersebut terhadap pembangunan.

“KLHS itu adalah instrumen penting perencanaan suatu wilayah. Kalau ada wilayah tidak ada KLHS, itu hanya akal-akalan,” tukas Alin. (X-8)

richaldo@mediaindonesia.com