Pemekaran Kopertis Awal 2017

REALISASI rencana pemekaran Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) di sejumlah wilayah akan dimulai awal 2017.

Hal itu digadang-gadang sebagai solusi untuk mengatasi ragam persoalan yang sering muncul di perguruan tinggi swasta (PTS).

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek dan Dikti) M Nasir menjelaskan, pemekaran Kopertis didasarkan pada pertimbangan geografis dan jangkauan area, terutama di wilayah Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Kalimantan.

"Targetnya 2017 ada empat Kopertis baru hasil pemekaran. Tapi Januari paling tidak harus sudah ada satu yang muncul," ujarnya pada dialog Mencari Solusi Permasalahan PTS di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (18/6).

Kemungkinan pemekaran pertama akan dilakukan di wilayah Kupang yang mencakup Flores dan Sumba.

Meski tidak luas, menurut dia, jangkauan tiap-tiap area masih sulit karena hanya bisa dilalui lewat akses laut dan udara.

Ditambah lagi, ungkap Nasir, Kopertis di wilayah itu cukup kewalahan menangani berbagai persoalan yang sering terjadi pada PTS.

"Kita harapkan Kopertis yang baru nantinya bisa melakukan tugas untuk mengatasi masalah perguruan tinggi di wilayah masing-masing," cetusnya.

Pemekaran tetap dilakukan, meskipun Kopertis, lanjut mantan Rektor Universitas Diponegoro itu, sesuai dengan Undang-Undang No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, telah diusulkan diubah menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLPT) sejak 2015.

Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah VIII-B NTB Lalu Darmawan Bakti menegaskan kualitas PTS salah satunya ditentukan sumber daya manusia, termasuk dosen.

Ironisnya, saat ini sebaran dosen di setiap wilayah belum sesuai dengan kebutuhan.

Total dosen di Kopertis VIII-B ialah 724. Sebanyak 563 dosen di antaranya ada di Bali (78%) untuk 192 program studi (prodi) dan 40.600 mahasiswa, sedangkan di NTB ada 128 dosen (17,4%) dengan 197 prodi dan 70.259 mahasiswa serta di NTT 33 dosen (4,6%) dengan 155 prodi dan 44 ribu mahasiswa.

"Jadi, sebaran dosen belum merata. Sejumlah 78% masih terpusat di Bali, padahal jumlah prodi dan mahasiswa tidak lebih banyak," cetus dia.

Prioritaskan PTS

Kemenristek dan Dikti menargetkan 44 PT, baik PTN maupun PTS yang saat ini terakreditasi B, naik menjadi A pada 2017. PTS akan lebih diprioritaskan daripada PTN.

Menurut Dirjen Kelemba-gaan Iptek Dikti Patdono Suwignjo, hal itu dilakukan lantaran jumlah PTS dengan akreditasi A masih sangat minim, yaitu hanya 2 dari 21 PT yang sudah terakreditasi A, sedangkan PTN yang notabene secara keseluruhan jumlahnya lebih sedikit daripada PTS, sudah ada 19 yang terakreditasi A.

"Untuk menjaga keseimbangan jumlah di Pulau Jawa dan luar Jawa, sekarang proporsi kenaikan akreditasi terutama PTS juga akan lebih banyak dari wilayah timur," ujarnya.

Guna mendukung akreditasi itu, pemerintah telah menyiapkan dana APBN sebesar Rp20 miliar. (H-2)