LPTK Swasta Minta Pangkalan Data Tidak Menjadi Penentu Utama Kebijakan

Asosiasi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia (ALPTKSI) meminta Kemenristek Dikti tidak menjadikan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) sebagai satu-satunya penentu dalam kebijakan kementerian tersebut. "Kami menilai PDPT di Kemenristek Dikti bukan satu-satunya pendataan yang sempurna sebab itu jangan smpai PDPT menjadi dasar keputusan. Sebab ada data yang belum akurat yang ditampilkan,"kata Ketua ALPKSI Didin Wahidin kepada pers di Jakarta, Senin (29/6).

Turut hadir Ketua Umum ALPTKSI Sulistiyo dan Sekjen ALPTKSI Sofyan Anif. Menurut Didin PDPT perlu diperbaiki jika ada masalah di lapangan.Namun ia menekankan sejatinya ALPTKSI tidak menolak PDPT" .Pada hakekatnya kami tidak menolak sistem PDPT kami hanya meminta jangan menjadi satu-satunya pertimbangan utama yang dapat merugikan LPTK swasta karena ada pendataan yang keliru tentang sebuah LPTK,"cetus Didin yang juga Rektor Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung.

Sulistiyo menyatakan pengurus pusat ALPTKSI mendukung penuh kebijakan Kemenristek Dikt dalam melakukan pembenahan dan reformasi pendidikan tinggi di Indonesia untuk lebih baik. Dikatakan ALPTKSI telah mengusulkan pula kepada Menristek Dikti M Nasir dalam pemberian izin sebagai penyelenggara program PPG yang hanya diberikan kepada LPTK negeri dan pembatasan kuota peserta ,hal ini dapat menyebabkan LPTK swasta mati pelan-pelan ,"Kami mohon peninjauan ulang dalam konteks pembinaan.

ALPTKSI mengusulkan bagi LPTK swasta yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara Program PPG dimohon tetap memperoleh mandat melanjutkan sedangkan bagi yang belum memiliki izin mohon diberi kesempatan untuk mengajukan,"pungkas Sulistiyo yang mengaku telah beraudiensi dengan Menristek Dikti M Nasir mengenai sejumlah usulan ALPTKSI tersebu.