Bangkitkan Kesadaran Bela Negara

"ENGGAK ada rakyat yang suruh pemimpin yang dipilihnya untuk perang. Rakyat ingin aman. Rakyat juga ingin makmur," ucap Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat ditemui Media Indonesia di Jakarta, Jumat (19/6) lalu.

Karena itu, kebijakan pertahanan yang diambil pemerintah harus selaras dengan upaya mencapai kemakmuran dan keamanan bagi seluruh masyarakat. Langkah pertama ialah memetakan ancaman negara dan strategi penanggulangannya.

Menhan menyebut perang konvensional bukanlah ancaman nyata bagi Indonesia. Naik turunnya hubungan politik luar negeri antarnegara tidak cukup kuat untuk memicu adu senjata di kawasan ASEAN. Begitu pula masalah politik luar negeri yang belakangan menggoyang relasi antara Indonesia dan Australia.

"Perjanjian 48 tahun lalu (Deklarasi ASEAN) sudah jelas.

Kalau ada masalah, jangan diselesaikan dengan kekerasan bersenjata. Itu yang membuat pertahanan kita tidak ada ancaman nyata. Buktinya, 48 tahun tidak ada yang begitu (kon? ik bersenjata)," papar Menhan.

Ancaman terbesar justru datang dari isu-isu humanitarian.

Narkotika, terorisme, bencana alam, wabah penyakit, gerakan separatis, hingga menurunnya wawasan kebangsaan pada generasi muda merupakan sederet ancaman nyata yang butuh penanggulangan bersama.

"Bentuk ancaman nyata yang dapat merugikan negara dari aspek keselamatan bangsa antara lain misalnya, ancaman narkoba. Tiap hari 50 pengguna narkoba mati karena narkoba.

Setahun bisa 18 ribu. Sebanyak 4,5 juta pengguna narkoba lainnya direhabilitasi dan 1,2 juta lainnya sudah tidak bisa direhabilitasi. Itu sebagai ancaman," terang Menhan.

Sejumlah strategi pun disiapkan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman tersebut. Salah satu kegiatan mendasar ialah membangkitkan kembali wawasan kebangsaan.

Ia mengaku gemas dengan rendahnya tingkat wawasan kebangsaan dan bela negara di Indonesia. "Dari hasil survei yang saya baca, kita ada di nomor 95 dari 106 negara yang disurvei tentang bela negara dan wawasan kebangsaan. Itu kan jelek," keluhnya.

Masalah itu, sahut Ryamizard, terjadi karena selama ini terdapat kecenderungan kurangnya pendidikan bela negara kepada para siswa. Padahal, materi pendidikan itu penting untuk membangun kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa sendiri.

"Kalau dia sayang dan bangga dengan bangsa ini, dia siap mati untuk bangsa ini. Namun, sekarang bagaimana mau siap mati kalau dia enggak bangga dengan bangsa ini?" cetusnya.

Untuk itu, Kemenhan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama menggodok kurikulum pendidikan bela negara untuk diterapkan pada setiap jenjang pendidikan.

Cara lainnya ialah menggelar pertemuan langsung dengan para siswa di sejumlah daerah.

Di hadapan mereka, Menhan melontarkan sejumlah pertanyaan yang diharapkan mampu mengusik kepedulian generasi muda terhadap kondisi bangsa.

Ia menyatakan upaya itu harus konsisten dilaksanakan mengingat kekuatan utama sebuah negara terletak pada militansi dan kualitas warga negaranya. "Kalau generasi muda terus-menerus tidak peduli pada negaranya, bisa dicaplok negara ini," sahutnya.

Pertahanan semesta
Menhan menegaskan konsep pertahanan semesta masih relevan diterapkan di Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman itu. Konsep tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa kewajiban membela negara tidak hanya terletak pada pundak tentara, tetapi juga seluruh warga negara.

Konsep itu juga terbukti ampuh pada sejumlah negara. Menurut Menhan, ada negara yang digempur terus menerus tetapi nyatanya tidak menggoyahkan posisinya sebagai negara berdaulat.

Padahal, jumlah penduduknya tidak terlalu besar. Hal itu bisa terwujud karena setiap warga negara telah memahami tugas dan kewajiban masing-masing.

"Begitu perang, masing-masing ada bagiannya. Nenek-nenek, kakek-kakek ada kerjaannya.Anak-anak juga ada kerjaannya untuk mempertahankan negara.Pertahanan semesta, ya, begitu," tuturnya.

Walau demikian, ia tidak memungkiri jika persenjataan memegang peranan dalam sistem pertahanan negara. Untuk itu, pemerintah berupaya memenuhi kekuatan esensial minimal (minimum essential force) dengan berbagai cara. Pertama, meningkatkan kinerja industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan persenjataan. Kedua, meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam mendukung kegiatan operasi tentara.

Menhan menjelaskan, selain untuk melepaskan ketergantungan terhadap impor senjata, industri pertahanan dalam negeri diperlukan untuk menekan angka korupsi. Dengan begitu, penggunaan anggaran negara bisa lebih efektif dan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, pemanfaatan teknologi sudah mulai diterapkan terutama pada kegiatan patroli perbatasan. Patok-patok batas negara kini dilengkapi cip agar mudah dikenali saat ada yang memindahkannya. Lalu, penggunaan pesawat tanpa awak (drone) diharapkan mampu memperluas daya jangkau patroli tentara.

"Kita juga sekarang sedang membangun jalan patroli di perbatasan dan diharapkan bisa selesai dalam lima tahun mendatang. Kalau bisa lebih cepat, tentu lebih baik," harapnya. (S-25)

dinny@mediaindonesia.com