Perempuan dan Anak Korban Eksodus Gafatar

GELOMBANG pengusiran eks anggota Gafatar dari beberapa wilayah menyisakan perih bagi kaum perempuan dan anak. Pasalnya eksodus yang terjadi awal 2016 ini menyisakan pelanggaran hak terhadap perempuan dan anak oleh negara sehingga negara harus bertanggung jawab.

"Stigma ini berat dan sangat minim ruang klarifikasi. Banyak perempuan dan anak menjadi korannya bahkan ada yang stres sampai ad ayan keguguran pada masa pengungsian," terang Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Nia Sjarifudin, pada acara diskusi bertajuk Hentikan Diskriminasi dan Penelantaran Perempuan eks Gafatar di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, Rabu (8/6).

Menurutnya, negara harusnya hadir pada proses perpindahan Gafatar ini. Namun faktanya perempuan dan anak banyak yang kehilangan hak-haknya bahkan pelakunya adalah negara. "Negara hadir bukan menjamin namuun memasilitasi dan menadi pelaku kekerasan itu sendiri," tegasnya.

Hal lain, sambung dia, negara belum menjadi tempat bernanung dan memberi perlindunan dibidang addministrasi. KTP mereka masih jarang yang dipenuhi permintaanya oleh negara sehingga hak konstitusionalnya masih terabaikan.

Pembicara lain dari Solidaritas Perempuan, Nisa Yura mengatakan korban dalam proses pemulangan eks Gafatar banyak dari anak dan perempuan. Fakta ini menyedihkan di tengah negara yang harusnya melindungi warganya.

"Fakta di lapangan sangat banyak perempuan dan anak yang tercerabut haknya. Bahkan sampai pembalut pun tidak bisa memenuhinya, belum lagi traumatik yang tinggi mendera," katanya.

Ia mengatakan korban pada persoalan ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk meminta maaf dan bertanggung jawab. Sebab negara yang melakukan ini semua dan pihak negara juga yang patut bertanggung jawab mengembalikan hak-hak perempuan dan mengobati segala sakit yang mereka alami.

Menurut Direktur LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, Ratna Batara Munti menambahkan Ratna bataramukti keenyataan banyak perempuan dan anak terkorbankan atas stigmatisasi Gafatar merupakan kedzoliman. Sehinga patut bagi korban untk menuntut keadilan kepada negara.

"Ini sangat dzolim dan tidak bisa dibiarkan. Ini tim hukumnya sudah berjalan dan apabila kita sudah menengarkan para korban maka perntanyaanya apa salah mereka," jelasnya.

Ia mengatakan, pengusiran ini tidak bisa dierima karena cara-cara pengusiran yang dirasa jauh dari sisi kemanusiaan. Belum lagi anak-anak yang mengalami kondisi memilukan.

"Saya kira selain menuntut negara atas perampasan hak, juga harus menuntut bagaimana negala lakukan pemulihan terhadap kondisi anak dan perempuan," katanya. (OL-2)