Peta Restorasi Dirilis Minggu Ini

Peta akan mencakup lahan restorasi gambut di tujuh provinsi wilayah kerja BRG.

Badan Restorasi Gambut (BRG) akan mengeluarkan peta indikatif kawasan gambut yang hendak direstorasi hingga 2020 mendatang.

Peta tersebut akan mencakup lahan restorasi gambut di kawasan perusahaan, masyarakat, ataupun milik negara di tujuh provinsi yang menjadi wilayah kerja BRG. Ketujuh provinsi itu ialah Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.

"Dalam peta akan ditunjukkan tutupan lahannya seperti apa dan bagaimana jaringan kanalnya," ucap Kepala BRG Nazir Foead dalam konsultasi publik bertajuk Kerangka Pengaman Sosial Restorasi Gambut, di Jakarta, kemarin.

Peta tersebut, lanjut Nazir, ditargetkan dapat dipublikasikan pada minggu ini. Di dalamnya akan ditekankan pada kondisi kesatuan hidrologis gambut (KHG) sebagai pan-duan untuk merestorasi.

Saat ini, berdasarkan pendataan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), terdapat 651 KHG di Indonesia. Dikatakan Nazir, di antaranya terdapat sekitar 80 KHG penting.

Meskipun demikian, dalam satu KHG biasanya terdapat lebih dari satu pemegang izin. Kondisi tersebut tentu saja berpengaruh terhadap cara untuk melakukan pendekatan kepada perusahaan.

"Biasanya, perusahaan kalau mau buat sekat kanal hanya akan membuatnya di kawasan dia sendiri, dan ini belum terkoneksi dengan kawasan di luar dia, sementara itu ada di satu kawasan KHG," terang Nazir.

Karena itu, diperlukan sikap kooperatif dari pihak perusahaan, terutama dalam penyediaan data kawasan gambut di lokasi konsesi mereka. Dengan demikian, peta yang dikeluarkan BRG telah melalui perbandingan antara peta yang mereka buat, peta Kementerian LHK, serta peta yang didapat dari lembaga swadaya masyarakat. Jika tidak, dikatakan Nazir, perusahaan berpotensi untuk mendapatkan sanksi yang dapat dikeluarkan Kementerian LHK, terutama mengenai perizinan mereka.

"Mulai dari pembekuan izin hingga pencabutan bisa diberikan kalau mereka tidak kooperatif," imbuh Nazir.

Belum spesifik

Saat ini, peta yang akan dikeluarkan BRG masih berskala 1:250.000. Hal tersebut tentu saja akan berpengaruh besar terhadap citra gambar yang akan dihasilkan, terutama pada kawasan konsesi kecil yang masuk target restorasi.

"Kalau hanya skala itu, repotnya pada yang memiliki izin hanya 5.000. Maka, mungkin gambar mereka kecil sekali," kata Nazir.

Meskipun demikian, terhadap empat kabupaten yang menjadi prioritas BRG dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang BRG, yaitu Meranti di Riau, Musi Banyu-asin dan Ogan Komering Ilir di Sumatra Selatan, serta Pulang Pisau di Kalimantan Tengah, pemetaan skala 1:50.000 ditargetkan dapat diselesaikan tahun ini.

Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho saat ditemui secara terpisah menyayangkan belum adanya pemetaan skala 1:50.000 di Indonesia. Padahal, skala tersebut berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan di Indonesia.

"Sayangnya, selama 70 tahun kita merdeka, belum ada peta dengan skala tersebut. Kalau saja kita sudah miliki, pemetaan wilayah masyarakat adat bisa lebih mudah dilakukan," ujar Yanuar. (H-2)