Rencana Rasionalisasi PNS Harus Dimatangkan

KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan Rebiro) diminta mematangkan rencana rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS) yang akan dimulai pada 2017 mendatang.

Menurut Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman, rencana tersebut harus disetujui Presiden terlebih dahulu dan dikomunikasikan kepada DPR sebelum diimplementasikan.

"Jangan hanya sekadar wacana, tapi harus sudah ada persetujuan Presiden dulu. Kebijakan memang diskresi pemerintah, tapi DPR juga harus diajak konsultasi. Pengawasan kan domain DPR," kata Rambe saat dihubungi di Jakarta, Senin (6/6).

Rambe menambahkan, DPR akan memanggil Kementerian PAN dan Rebiro untuk mendiskusikan rencana rasionalisasi tersebut. Ia berharap, Kementerian PAN dan Rebiro sudah memiliki kajian terperinci yang bisa disampaikan di hadapan anggota dewan.

"Dalam waktu dekat. Bentuknya mungkin RDP (Rapat Dengar Pendapat). Kajiannya harus sudah lengkap dan sudah disetujui, jangan sampai baru sekadar wacana DPR diajak konsultasi," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Kementerian PAN dan Rebiro Herman Suryatman mengatakan, telah memetakan PNS ke dalam 4 kuadran. Kuadran 1 merupakan kelompok PNS yang kualifikasi, kompetensi dan kinerjanya baik sedangkan kuadran dua ialah kelompok PNS yang kualifikasi dan kompetensinya rendah tapi kinerjanya baik.

Adapun kuadran ketiga ialah kelompok yang kinerja dan kompetensinya baik tapi kinerjanya rendah. Kuadran terakhir atau sasaran rasionalisasi ialah kelompok yang kualifikasi, kompetensi dan kinerjanya rendah.

Menurut Rambe, pemetaan seperti ini tidak cukup. Kementerian PAN dan Rebiro, lanjut Rambe, harus juga memetakan sebaran PNS mana saja yang bakal dikurangi, kementerian dan lembaganya, daerahnya, dan memperhitungkan kebutuhan PNS di daerah-daerah yang akan dirasionalisasi.

"Hitung-hitungan kualifikasi, kompetensi dan kinerja juga harus jelas. Didapat angkanya dari mana. Pemetaannya harus hati-hati dan terperinci. Jangan sampai salah sasaran," tandasnya. (OL-2)