Terumbu Karang RI Tarik Atensi Dunia

TATA kelola terumbu karang di Indonesia berpeluang mendapatkan dukungan penuh dari dunia internasional. Pasalnya, dalam Konferensi Lingkungan Hidup PBB Kedua (UNEA-2) yang digelar pada 23-27 Mei lalu di Nairobi, Kenya, Indonesia berhasil mendorong resolusi manajemen terumbu karang yang berkelanjutan untuk menjadi agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Selama ini, Indonesia memiliki sistem pengelolaan bernama Coral Triangle Initiative on Coral Reefs Fisheries and Food Security (CTI-CFF) yang juga mencakup zonasi dan perlindungan terumbu karang.

“Ini merupakan sebuah keberhasilan tersendiri ketika kita bisa ajukan resolusi ini di kancah Internasional,” ucap Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga, Suseno Sukoyono, dalam konferensi pers hasil UNEA-2 di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Jakarta, kemarin.

Keberhasilan tersebut, lanjut dia, memberi harapan bagi upaya pelestarian terumbu karang di dunia dan secara khusus di Indonesia. Pasalnya, Indonesia menjadi tempat dari 14% populasi terumbu karang dunia. Bahkan, Indonesia memiliki 82 dari 84 total genus terumbu karang di dunia.

“Terumbu karang ini juga menjadi rumah bagi 25% mamalia di seluruh dunia.”

Lebih jauh, lanjut Suseno, Indonesia akan menularkan poin pengelolaan yang tercakup dalam CTI-CFF. Hal yang paling penting, menurut dia, ialah upaya penyadartahuan kepada masyarakat.

“Karena terumbu karang tidak akan rusak kalau tidak dieksplorasi manusia, di samping ada ancaman perubahan iklim dan faktor alam,” terang dia.

Masalah plastik
Dalam kesempatan sama, Staf Ahli Menteri LHK Bidang Industri dan Perdagangan Laksmi Dewanti yang turut menjadi delegasi Indonesia dalam UNEA-2 menyatakan masalah plastik juga menjadi perhatian dalam konferensi tersebut. Pasalnya, 15% dari sampah yang masuk ke lautan ialah plastik.

Pada akhirnya, sebagian ekosistem terumbu karang ditutupi plastik-plastik tersebut. Akan tetapi, yang berbahaya justru plastik berukuran mikro yang menjadi konsumsi biota laut.
“Laut saat ini menjadi korban atas terkumpulnya sampah-sampah, termasuk plastik ada di dalamnya,” terang Laksmi.

Oleh karena itu, isu sampah di lautan dan plastik ini juga menjadi salah satu perhatian hingga akhirnya menjadi resolusi agenda, di samping tata kelola terumbu karang.
Dalam UNEA-2, secara total dihasilkan 17 resolusi teknis yang harus menjadi perhatian para negara anggota.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri LHK Bidang Energi Arief Yuwono menyatakan seluruh resolusi tersebut selaras dengan program dan tujuan dari tiap direktorat jenderal di Kementerian LHK. Oleh karena itu, implementasinya dapat dilakukan secara integrasi.

“Jadi, poin penting dari UNEA ini ada di perubahan iklim, lalu tata kelola terumbu karang, chemical and waste, dan wild life,” tukas Arief. (H-3)

richaldo@mediaindonesia.com