Puspa 2016 Lahirkan Deklarasi Yogyakarta

UNTUK meningkatkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang marak akhir-akhir ini, Deklarasi Yogyakarta 2016 mengusulkan Pembentukan Dewan Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak.

Deklarasi tersebut dibacakan pada penutupan temu nasional Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) 2016, di Yogyakarta, Rabu (1/6).

Temu nasional yang diselenggrakan pada 30 Mei-1 Juni 2016 itu juga bertujuan mempromosikan program unggulan Three Ends, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri ketidakadilan akses ekonomi untuk perempuan.

Pertemuan diikuti 379 peserta dari 34 provinsi di Indonesia yang terdiri dari kalangan lembaga swadaya masyarakat, keagamaan, dunia usaha, akademisi, dan media.

"Pertemuan Puspa 2016 untuk menggalang dukungan dari lembaga masyarakat, dunia usaha dan media untuk bahu membahu mempromosikan program Three Ends," kata Deputi Partisipasi Masyarakat KPPPA, Agustina Erni.

Menurutnya, pertemuan yang melibatkan kelompok masyarakat itu baru pertama kali, karena bidang partisipasi masyarakat merupakan deputi baru di Kementerian PPPA. "Nanti tentu akan ada Puspa 2," ujarnya.

Jadi, lanjutnya, setelah dewan terbentuk akan melahirkan gagasan-gagasan untuk mencari jalan keluar penyelesaian atas persoalan dalam program Three Ends.

"Di Puspa 2016 ada 379 lilin menyala, dan kalau lilin-lilin itu menyebar ke seluruh Indonesia tentu sinarnya akan meluas," tambah Erni.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Gubernur Bidang Kesra Pemprov DI Yogyakarta Sulistyo mengatakan sangat mendukung dan mengapresiasi deklarasi tersebut. "Saya berharap pertemuan seperti ini juga dilaksanakan di daerah lain. Pertemuan yang besar juga akan menghasilkan usulan-usulan yang besar pula," ujar Sulistyo. (OL-2)