Beban Biaya Non-PBPU Tertinggi

MESKIPUN sudah berjalan lebih dari dua tahun, pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digagas pemerintah masih menghadapi banyak tantangan. Di antaranya, persoalan beban biaya kesehatan yang hingga kini mencapai Rp57,08 triliun.

Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) 2016 menyebutkan adanya perbedaan risiko antarkelompok peserta. Jika dibandingkan dengan peserta dari kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) dengan beban biaya Rp16,67 triliun, non-PBPU justru menghabiskan dana sebesar Rp40,41 triliun.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menilai ada indikasi peserta non-PBPU, dari kelompok penerima bantuan iuran (PBI) serta bekas peserta Asuransi Kesehatan dan peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang punya mayoritas dana dari APBN, lebih berisiko terkena penyakit kronis penyakit tidak menular (PTM).

Pasalnya, sebanyak Rp13,6 triliun atau 23,9% biaya pelayanan kesehatan tahun lalu dihabiskan untuk membiayai penyakit katastropik, seperti penyakit jantung (13%), gagal ginjal kronis (7%), kanker (4%), stroke (2%), talasemia (0,7%), leukimia (0,3%), dan hemofilia (0,2%). "Selain upaya promotif preventif agar beban JKN tidak terlalu tinggi, kemungkin­an akan dibuka kerja sama lagi dengan asuransi privat (swasta)," katanya dalam pembahasan Evaluasi JKN bersama Forum Staf Ahli Menteri Lintas Kementerian di Hotel Crown, Jakarta, kemarin.

Saat ini sedikitnya sudah ada 30 perusahaan asuransi swasta yang menjalankan skema koordinasi manfaat atau coordination of benefit (CoB) program JKN.

Hal senada diungkapkan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng Mohammad Faqih. Jika idealnya dana itu harus dipenuhi pemerintah, karena keterbatasan anggaran yang ada, jalan keluarnya perlu dipikirkan. "Kecukupan dana itu penting, tapi sistem urun biaya mungkin bisa jadi solusi," tukas dia. (Mut/H-2)