Uji Coba Plastik Berbayar Diperluas

PROGRAM pengurangan sampah plastik lewat uji coba plastik berbayar akan diperluas hingga skala nasional. Tidak hanya menyasar semua kota di Nusantara, program itu juga akan menggandeng seluruh ritel yang tidak masuk jaringan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

Karena itu, surat edaran tahap dua tengah disiapkan untuk menjadi dasar tiap kota melakukan aksi tersebut. "Kami targetkan agar dapat keluar Juni awal," ucap Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), R Sudirman, saat ditemui di Jakarta, Jum-at (27/5).

Surat Edaran S1230/PSLB3-PS/2016 yang dikeluarkan sebelumnya, 17 Februari lalu, hanya melibatkan 22 kota dan 1 provinsi dan berlaku hingga akhir Juni.

Akan tetapi, dalam surat kesepakatan bersama uji coba penerapan kantong plastik tidak gratis pada usaha ritel modern, yang ditandatangani Aprindo dengan 23 pemerintah daerah, dituliskan masa berakhir uji coba pada 30 Mei 2016.

Oleh karena itu, lahirnya surat edaran tahap kedua akan dilakukan untuk menjaga momentum animo masyarakat yang tinggi berdasarkan evaluasi Maret-April lalu (Media Indonesia, 16/4). "Hampir 92% masyarakat sadar bahwa plastik itu berdampak buruk pada lingkungan," imbuh Sudirman.

Rencana pelebaran uji coba kantong plastik berbayar menjadi skala nasional itu akan dilakukan setidaknya sampai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) yang membahas mekanisme itu rampung. Saat ini draf Permen LHK sudah memasuki tahap akhir dan akhir Juni ditargetkan terbit.

"Itu berdasarkan permintaan juga dari Aprindo dan Komisi II (DPR) dan kita akan sosialisasikan itu langsung ke tingkat regional saja melalui PPE (Pusat Pengelolaan Ekoregion) kami," imbuh Sudirman.

Interval harga
Lebih jauh, Sudirman menyatakan, dalam surat edaran berikutnya, tidak akan ditetapkan harga kantong plastik. Sebaliknya, pemerintah akan mencantumkan interval harga yang dapat menjadi acuan untuk dipakai pemerintah daerah. "Ini juga yang diminta DPR. Kajian terhadap hal tersebut masih kami lakukan," tambah Sudirman.

Akan tetapi, berdasarkan evaluasi dan pemantauan yang dilakukan di lapangan, interval harga yang terjadi untuk harga kantong plastik ialah antara Rp200-Rp5.000. Dalam hasil evaluasi, juga dikatakan harga Rp200 dianggap terlalu murah oleh sebagian besar responden.

Sementara itu, Kasubdit Barang dan Kemasan Kementerian LHK, Ujang Solihin Sidik, saat ditemui dalam kesempatan yang sama, menyatakan detail terhadap pelaksanaan dan implementasi surat edaran akan diserahkan kepada daerah.

"Akan tetapi, Ibu Menteri mintanya harga yang ditetapkan seharusnya (menimbulkan) willingness not to pay (keengganan untuk membeli)," ucap pria yang akrab disapa Uso itu.

Dengan demikian, lanjut Uso, penerapan pengurangan kantong plastik akan lebih maksimal dengan harga yang enggan dibayar konsumen tersebut. "Kalau survei awal kami sebelum dimulai uji coba interval harga berada pada Rp500-Rp5.000," tutup Uso. (H-2)

richaldo@mediaindonesia.com