Guru dan Kepsek Bisa Dipecat

MENJELANG Hari Tembakau Sedunia yang jatuh besok, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengingatkan pihak sekolah lagi mengenai Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Sekolah tanpa Rokok.

"Guru, kepala sekolah, siswa, tidak boleh merokok di lingkungan sekolah dan tidak boleh ada aktivitas-aktivitas yang memiliki nuansa rokok di sekolah. Kalau ada, itu melanggar dan ada sanksinya. Kepala sekolah dan guru bisa diberhentikan atau dimutasi. Karena rokok itu kita tahu potensi masalah untuk kesehatan dan banyak studi membuktikan itu jadi pintu gerbang masuk narkoba," ujarnya dalam Pesta Pendidikan (Pekan) di halaman Kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin.

Namun, bila siswa ditemukan merokok di sekolah, Anies menekankan anak tersebut harus segera mendapat pembinaan dan tidak boleh dikeluarkan, sebab sudah menjadi tugas sekolah untuk mendidik siswa.

"Jadi, kalau sekolah menemukan anak merokok, panggil orangtuanya, bicarakan baik-baik, jangan diisolasi, jangan dipermalukan, dan tidak boleh dikeluarkan. Tugas sekolah itu mendidik," tegas Anies.

Namun, kata dia, siswa itu boleh dipindahkan ke sekolah lain karena belajar sudah menjadi haknya, sedangkan kewajiban konstitusional negara ialah mendidik.

"Sehingga bila ada kepala sekolah yang memberhentikan anak sekolah, itu keliru. Dia tidak paham pendidikan dan melanggar konstitusi," lanjut Anies.

Pengamat pendidikan Prof Arief Rachman melihat pembentukan karakter anak yang didorong sekolah belum tentu didukung dengan kondisi lingkungan rumah dan keluarga. Arief mencontohkan, pelarangan merokok oleh sekolah tidak sejalan dengan realitas di rumah siswa yang mempunyai orangtua perokok.

"Sehingga anak menjadi tidak paham. Karakter itu hanya bisa dibentuk kalau sistem nilai yang dikembangkan dipatuhi semua lembaga. Kemudian karakter juga harus dicoba terhadap kemampuan keberpihakan seseorang kepada kebenaran menurut aturan main masyarakat dan Pancasila, agama, dalam keadaan dilematis, dan dalam keadaan terjepit," jelasnya.

Kolaborasi
Pada kesempatan yang sama, Anies meminta pemerintah daerah tidak lagi membedakan kegiatan pendidikan mereka dengan yang digerakkan masyarakat. Hal itu dilakukan karena, dalam ekosistem pendidikan yang baik, aktivitasnya bukan hanya dilakukan pemerintah, melainkan juga oleh masyarakat sipil.

Menurut Anies, beberapa permasalahan pendidikan perlahan mulai tertanggulang­i dengan kolaborasi pemerintah dan sipil ini, di antaranya ketersediaan sekolah garis terdepan/terluar di Indonesia, yang infrastrukturnya masih minim.
Secara keseluruhan, kekeliruan pendidikan kata Arief, terlalu diukur lewat hal-hal yang terukur, seperti nilai, kesarjanaan, dan kedudukan.

"Sekolah selama ini berlomba-lomba mencari rangking. Anak diberi rangking, dan dijejali dengan latihan-latihan supaya nilai tinggi. Saya pikir oke saja, tetapi itu tidak benar kalau jadi tujuan."

Sebetulnya, saran Arief, pendidikan harus lebih banyak melihat keberhasilan dalam hal-hal yang tidak terlihat, seperti sifat orang, keramahan, dan pengorbanan. (H-2)

fetry@mediaindonesia.com