EU-UNDP Dukung Sistem Peradilan Anak yang Terintegrasi

EU-UNDP-SUSTAIN, proyek yang didanai Uni Eropa, Rabu (25/5) meluncurkan dukungan terhadap sistem peradilan anak. Bekerja sama dengan Mahkamah Agung (MA), dukungan tersebut dilakukan dengan melakukan advokasi kepada sejumlah pemangku kepentingan dan memberikan fasilitas pengadilan anak di Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur. Fasilitas tersebut diresmikan Hakim Agung Sri Murwahyuni SH, MH dan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya.

“Populasi anak di Indonesia yang mengalami kekerasan cukup besar. Mengingat kompleksitas dari permasalahan anak yang ada, kita memerlukan penanganan secara bersama-sama. Tujuannya adalah membangun sistem kesejahteraan sosial dan sistem perilaku yang terintegrasi dimulai dari keluarga inti sampai masyarakat,” ucap Deputi Menteri Perlindungan Anak, Pribudiarta Nur.

Disamping peresmian fasilitas pengadilan anak, juga dilakukan advokasi UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi pemangku kepentingan setempat/lokal yang diselenggarakan secara serentak oleh proyek SUSTAIN di Hotel Sotis, Kupang. Para pemangku kepentingan serta institusi yang memegang peranan penting dalam sistem peradilan anak Indonesia antara lain Mahkamah Agung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil, yang seluruhnya turut serta berpartisipasi dalam kegiatan ini.

"Uni Eropa sangat menjunjung tinggi hak-hak anak dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan. Hukum Indonesia tentang SPPA telah menunjukkan komitmen negara ini untuk melindungi hak-hak anak. Kami sangat mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif dan sertifikasi aparat penegak hukum,” ucap Franck Viault, Kepala Kerja Sama Delegasi Uni Eropa di Indonesia.

Gilles Blanchi, Kepala Penasehat Teknis dan Manajer Proyek EU-UNDP-SUSTAIN mengatakan pemberlakuan UU SPPA pada 2012 merupakan kemajuan besar dalam sistem peradilan anak di Indonesia. "Kami memastikan dukungan ini diberikan di tempat-tempat yang paling membutuhkan, seperti terwujudnya jaringan di lima pengadilan yang telah ditunjuk menjadi percontohan,” ucap Gilles Blanchi.

Fasilitas pengadilan anak yang diresmikan di Pengadilan Negeri Kupang merupakan bagian dari dana bantuan Uni Eropa sebesar 10 juta euro yang ditujukan untuk mendukung reformasi bidang peradilan di Indonesia. Sehingga pengadilan dapat menyelenggarakan persidangan yang berkaitan dengan anak di bawah umur secara lebih baik. Misalnya melalui telekonferensi dimana korban dan pelaku berada di ruangan yang berbeda guna melindungi ancaman psikologis terhadap anak.

“Setelah ini, kita akan melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait UU SPPA dan melakukan focus group discussion di empat model percontohan pengadilan negeri lainnya, yang akan juga melibatkan semua lembaga yang berkaitan dengan sistem peradilan anak untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama," tambah Fatahillah, Koordinator Sektor EU-UNDP SUSTAIN. (RO/OL-2)