Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGURUS Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) periode 2016-2020 memberikan apresiasi kepada promotor, senat guru besar, dan rektorat Unpad yang memberikan gelar doktor kehormatan (honoris causa/HC) kepada Presiden Kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri. Pasalnya, Megawati telah memberikan keteladanan dengan selalu mengedepankan prinsip nasionalisme dan keindonesiaan dalam berpolitik dan bernegara.
Hikmat Kurnia, Ketua Umum IKA Unpad, mengatakan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang tumbuh pada era reformasi, Megawati membuktikan memiliki sosok tegar, tegas, dan konsisten sehingga mampu menjadi pemersatu dalam tubuh partai yang pluralis.
"Sikap dan kepemimpinan dan keteladanan seperti itu menjadi modal dasar untuk melahirkan pemimpin-pemimpin Indonesia di masa datang, terutama bagi alumni Unpad,” ujar Hikmat di Bandung, Selasa (24/5).
Megawati dijadwalkan menerima gelar doktor kehormatan di Bidang Politik dan Pemerintahan dari Unpad pada Rabu (25/5). Wakil Presiden M Jusuf Kalla dan sebagian menteri Kabinet Kerja dijadwalkan menghadiri penganugerahan gelar doktor HC untuk Megawati itu di Kampus Unpad, Bandung.
Menurut Hikmat, Megawati merupakan salah satu pemimpin yang hadir dalam sejarah proses kepemimpinan di Tanah Air. Megawati dinilai merupakan tokoh perempuan yang berani mendobrak kekuatan politik Orde Baru.
Menurut Hikmat, Megawati lebih menonjolkan kepemimpinan dalam budaya ketimuran. Hal ini tampak saat Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu menjabat Presiden menggantikan Abdurrahman Wahid pada 2001-2004.
Sebagai presiden pertama perempuan di Indonesia, lanjut Hikmat, Megawati merupakan presiden pertama peletak dasar ke arah kehidupan demokrasi. “Pembaruan yang dilakukan sebagian besar di bidang ekonomi dan politik karena pada pemerintahannya, masalah yang dihadapi kebanyakan merupakan warisan pemerintahan Orde Baru, yaitu krisis ekonomi dan penegakan hukum," katanya. (RO/OL-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved