Presiden Minta BNP2TKI Lakukan Pembinaan Lebih Ketat

KEPALA Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengaku dipanggil Presiden Joko Widodo perihal adanya delapan TKI di Korea Selatan yang terindikasi turut dalam jaringan Negara Islam Irak dan Suriah (IS).

"Saya dipanggil Pak Presiden, tolong itu dipantau khusus jangan sampai terulang. Itu jadi perhatian Pemerintah Korea, tapi sudah dideportasi ke Indonesia. Karena itu saya dipanggil, kasarnya saya ditegurlah," ujar Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/5).

Pihaknya mengatakan diminta Presiden Jokowi untuk melakukan pembinaan lebih ketat terhadap para TKI agar jangan sampai ikut kegiatan organisasi garis keras. "Dari komunikasi-komunikasi sosial media mendeteksi dengan teknologi yang dia miliki terindikasi berhubungan dengan jejaring IS," tandasnya.

Lebih lanjut, kata Nusron, kondisi itu sudah berlangsung hingga empat tahun. Padahal mereka seharusnya berada di Korea dengan kontrak selama 5 tahun.

"Rata-rata kerjanya di pabrik, lelaki semua. Kampungnya berbeda-beda tapi satu pengajian. Saat ditanya, bilangnya mau mati syahid di medan perang," imbuhnya.

Nusron mengatakan, hal tersebut juga sudah dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Antiteror Mabes Polri. Para TKI rencananya bakal diberikan pembinaan khusus baik soal Islam maupun kebangsaan.

"Jangan sampai mereka terjebak pemikiran aneh-aneh. Kami adakan semacam deradikalisasi, workshop kepada para pengurus mesjid supaya lebih aware terhadap kejadian yang ada di sana. Semua kita antisipasi, dengan cara preventif lebih kepada edukasi khusus. Pesan pentingnya supaya lebih ditingkatkan pendidikan tentang ke-Islaman dan deradikalisasi di kalangan TKI, jangan sampai TKI di luar negeri bukannya bekerja tapi jadi teroris," pungkasnya. (OL-2)