Indonesia Butuh Sejarawan Maritim

Indonesia membutuhkan sejarawan maritim. Saat ini hanya terdapat lima sejarawan maritim yang tersebar di Indonesia.

Hal itu ironis karena Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai dan luas lautan yang lebih besar daripada daratan. Apalagi, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla menargetkan Indonesia untuk berorientasi pada kemaritiman.

"Di Sumatra ada 1 dan Jawa ada 4. Semakin ke timur malah tidak ada sejarawan maritim," ucap Ketua 1 Masyarakat Sejarah Indonesia, Susanto Zuhdi, saat ditemui dalam Konferensi Pers Konferensi Nasional Sejarah X, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, kemarin.

Padahal, lanjut dia, porsi lautan Indonesia justru semakin membesar ke arah Timur. Kondisi itu tentu saja membawa dampak bagi perkembangan budaya di Indonesia.

Sejarah masa lalu Indonesia juga tidak lepas dari kehidupan di lautan. Kerajaan-kerajaan di Indonesia bahkan banyak yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda di laut lepas.
"Tapi pada saat itu kita disebut dalam literatur sebagai perompak. Sayangnya, kita jarang membuat tulisan sebagai dokumentasi sejarah kita," papar Susanto.

Hal itu tentu saja membuat penggalian fakta dan sumber sejarah menjadi makin sulit. Apalagi, dalam pelajaran sejarah, guru kerap kali hanya memberikan pemahaman mengenai tanggal dan tokoh, bukan mengenai latar belakang terjadinya sejarah tersebut.

Hal itu mengakibatkan kejenuhan terjadi di kelas sehingga sejarah bukan merupakan pelajaran yang populer bagi siswa. "Belum lagi, penyusunan kurikulum yang terbentuk secara praktis tidak melibatkan sejarawan," imbuh Susanto.

Menurut Susanto, harap­an saat ini terdapat pada masuknya kemaritiman sebagai mata ajar di kurikulum.

Hal itu, dikatakan dia, akan menambah pengetahuan mengenai potensi dan besarnya kekuatan Indonesia di sektor maritim.

"Tapi kita juga harus bisa cari fakta-fakta yang baik terhadap kemaritiman kita," kata dia.

Lindungi sumber budaya
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud menyatakan nantinya sumber-sumber budaya yang berada di lautan akan coba dilindungi dengan meningkatkan pengawasan.

Dirinya menyadari kurangnya pemahaman akan budaya maritim turut menjadi penyebab masih adanya pencurian arkeologi di bawah laut. "Tapi kami tidak bisa kerja sendirian, harus ada keterlibatan banyak pihak," terang Hilmar.

Saat ini terdapat 441 situs arkeologi di bawah laut, sedangkan penyidik pegawai negeri sipil yang dimiliki Kemendikbud hanya berjumlah 100 orang.

Oleh karena itu, rencananya, akan dilibatkan juga Pramuka dan keterlibatan publik dalam menjaga situs kebudayaan lainnya, tidak hanya yang berada di bawah air.

"Untungnya, saat ini Pramuka berada di bawah Kemendikbud. Maka nilai-nilai cinta kebudayaan ini akan kami tanamkan juga kepada mereka," tutup Hilmar. (H-2)

richaldo@mediaindonesia.com